SOLOPOS.COM - Ilustrasi Bencana (Solopos/Whisnupaksa)

Solopos.com, SOLO—Masyarakat diminta meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Dosen Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rita Noviani mengatakan peningkatan kapasitas dilakukan antara lain dengan membentuk masyarakat siaga bencana, kampung tangguh, dan sejenisnya.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Peningkatan kapasitas dilakukan dengan membentuk masyarakat siaga bencana, kampung tangguh, atau secara teknis memaksimalkan early warning system [EWS],” ujar Rita kepada Solopos.com, Selasa (14/12/2020).

Liburan di Rumah dengan Wisata Virtual, Kenapa Tidak?

Wawasan Lingkungan

Menurut Rita yang juga bagian dari Pusat Studi Bencana UNS ini peningkatan kapasitas masyarakat tersebut adalah hal yang paling mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini.

“Wilayah Solo dikelilingi gunung sehingga mirip dengan [dasar] mangkok. Kalau hujan turun, air larinya ya ke Solo. Kondisinya memang demikian. Sehingga mau tidak mau masyarakat harus ditingkatkan kapasitasnya agar bisa living harmony with disaster [hidup berdampingan dengan bencana],” imbuhnya.

Ingin Dapat Manfaat Maksimal Dari Teh Hijau, Catat Ini 6 Waktu Tepat Meminumnya

Sementara itu, pemerintah daerah juga harus memiliki wawasan lingkungan. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan yang parah dan berdampak buruk terhadap daerahnya sendiri dan daerah lainnya. Selain itu, pemerintah antardaerah juga harus memiliki misi dan semangat yang sama dalam pelestarian lingkungan.

“Kita tidak bisa mengendalikan daerah hulu yang sebagian sudah rusak karena pembangunan. Padahal pembangunan ini dikelola oleh masing-masing daerah yang kewenangannya berdasarkan wilayah administratif. Sehingga harapannya tentu mereka punya kesadaran dan wawasan lingkungan agar kerusakan yang merupakan dampak pembangunan bisa dikendalikan. Pengendalian hulu sebenarnya lebih mudah dilakukan jika pemerintahannya berdasar daerah aliran sungai [DAS], bukan wilayah administrasi,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya