Masuk Kategori Rendah di Jateng, Wonogiri Genjot Angka IPM

Solopos.com, WONOGIRI — Wonogiri ditarget untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) lantaran masih berada pada kategori rendah se-Provinsi Jawa Tengah. Salah satu upaya mendongkrak angka IPM adalah memajukan kualitas pendidikan.

Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri, Catur Winarko, mengatakan Wonogiri targetnya adalah meningkatkan IPM. Hal ini lantaran angka IPM Wonogiri masih kategori rendah.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

“Mudah-mudahan dengan dilantiknya kepala sekolah yang baru baik SD maupun SMP bisa mendorong dan memacu untuk meningkatkan IPM Wonogiri agar tak kalah dengan kabupaten lain di Jawa Tengah,” kata dia, di sela pelantikan kepala sekolah di Pemkab Wonogiri.

Baca Juga: Wader Favorit, Ini Harga Ikan Goreng di Kawasan WGM Wonogiri

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, angka IPM Kabupaten Wonogiri adalah 70,25 pada 2020. Angka tersebut naik jika dibandingkan IPM pada 2019, yakni 69,98, dan 2018, 69,37. Namun demikian, IPM Wonogiri masih berada di urutan ke-20 dari total 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selain itu, di Soloraya, IPM Wonogiri juga masih ada di peringkat paling bawah.

Sedangkan komponen IPM lainnya, yakni harapan lama sekolah sebesar 12,49 tahun (2020) dan rata-rata lama sekolah 7,33 tahun (2020). Sementara angka harapan hidup 76,16% (2020) dan pengeluaran per kapita Rp9.286 (2020).

Di sisi lain, merujuk angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Wonogiri pada 2020 adalah pada jenjang SD/MI/sederajat APM sebesar 96,23, level SMP/MTs sebesar 84,84, dan SMK/SMA/MA sebesar 73,39. Angka ini lebih rendah daripada APM 2019 sebesar 96,68 (SD), SMP/MTs 84,98, dan 73,4 (SMK/SMA/MA). Sedangkan APK pada 2020 untuk SD/MI sebesar 110,33 disusul SMP/MTs sebesar 96,07, dan SMA/MA 92,36.

Baca Juga:  Orang Berpenghasilan Rp5 Miliar ke Atas bakal Kena Pajak 35 Persen

“Jangan sekolah sampai kena regrouping, nanti aset tidak terpakai. Jangan sampai bapak ibu sebagai pendidik justru anaknya di sekolahkan di sekolah lain,” imbuh Catur.

Sementara itu, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menilai BPS tidak fair saat survei lantaran dilakukan saat sebagian besar warganya dalam perantauan. Hal ini lantaran sebagian besar masyarakat Wonogiri merupakan perantau.

“Saya usul kalau survei dilihat angka kelulusannya berapa, tingkat pendidikannya apa. Jadi bukan hanya masyarakat yang berdomisili di wilayah ini. Maka, kami usul survei di Wonogiri saat puasa atau mendekatiLebaran saat para insinyur dan intelektual kita pada pulang,” papar dia.

Bupati yang akrab disapa Jekek ini menambahkan survei kerap dilaksanakan saat hanya ada para orang tua di rumah, sementara sang anak merantau. Hasilnya, orang tua banyak yang hanya berpendidikan sekolah rakyat (SR).

Hal inilah yang menyebabkan angka rata-rata lama sekolah rendah. “Ini tantangan, potret kemiskinan kita. Tapi, dont worryharus optimistis, dengan Go Nyawiji Sesarengan Bangun Wonogiri itulah satu semangat yang teraktualisasi dengan kebersamaan,” jelas dia.