MASTERPLAN JATIMNOMICS : Pemprov Jatim Diminta Sinkronkan Jatinomics dan Kebijakan Pusat

Masterplan Jatimnomics menempatkan sektor UMKM sebagai andalan Jatim dalam era MEA 2015.

Madiunpos.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan sederet strategi pengembangan perekonomian dalam masterplan Jatimnomics. Rumusan pemikiran itu, Rabu (6/5/2015), dipaparkan Gubernur Jatim Soekarwo di Universitas Airlangga, Surabaya. Pemerintah pusat buru-buru meminta Pemprov Jatim meminta sinkronisasi Jatinomics tersebut dengan kebijakan pemerintah pusat.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Sebelumnya terungkap bahwa perekonomian Jatim belakangan mengalami perlambatan seiring kebijakan ekonomi pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan pada April 2015 lalu, akibat kebijakan pemerintah pusat administered price yang diterapkan sejak 2008, maka Jawa Timur mengukuhkan posisinya sebagai provinsi yang paling tidak berdaya menjinakkan inflasi.

Tanggapan pemerintah pusat terhadap masterplan Jatimnomics yang dikemukakan Gubernur Jatim Soekarwo di Kampus Unair itu disampaikan anggota staf khusus Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Sonny Hary B. Harmadi. Ia berpendapat rangkaian kebijakan Pemprov Jatim itu harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“[Pemprov Jatim] harus memperhatikan target perdagangan dalam RPJMN 2015-2019. Misalnya, untuk perdagangan luar negeri pemerintah [pusat] menargetkan pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata 11,6% per tahun, dan rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata 3% per tahun, dan peningkatan pangsa ekspor manufaktur menjadi 65%.”

Adapun, target perdagangan dalam negeri a.l. pertumbuhan PDB riil sub kategori perdagangan besar dan eceran menjadi 8,2% pada 2019, terjaganya koefisien variasi haraga bahan pokok antarwaktu dan antarwilayah masing-masing 9% dan 13,6% per tahun.

MEA 2015
Untuk itu, Sonny menilai peluang yang dapat digarap Jatim adalah dukungan kebijakan dan fasilitas bagi industri manufaktur khususnya transportasi kelautan, meningkatkan perdagangan ke Indonesia Timur, dan mengembangkan pariwisata kepulauan dan kelautan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Djoko Mursinto menambahkan sektor yang seharusnya lebih diperkuat Pemprov Jatim dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) justru adalah pariwisata.

Dalam paparan masterplan Jatimnomics-nya, Gubernur Jatim Soekarwo justru mengemukakan peran perdagangan berbasis usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menghadapi MEA 2015.

“Pemprov harus bisa mengubah ekonomi yang potensial menjadi ekonomi riil. Nah, yang paling prospektif adalah sektor pariwisata. Jatim punya 767 obyek wisata alam, budaya, dan belanja, tapi belum terpadu. Oleh karena itu, dibutuhkan keterkaitan dari semua pihak.”