MASJID DI PAPUA DIBAKAR : Terbitkan Surat Larangan Salat Id, GIDI Tolikara Tak Bisa Kena Sanksi

Masjid di Papua dibakar massa. Persekutuan gereja mengatakan surat larangan salat Id tanpa koordinasi dengan induk organisasi.

Solopos.com, JAKARTA — Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) tidak sepakat dengan isi surat larangan salat Id dan umat Islam beraktivitas di Tolikara. Salinan surat itu beredar luas setelah masjid di Papua dibakar massa dalam kekerasan di Toli, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua,
Jumat (17/7/2015).

Promosi Klaster Usaha Rumput Laut Kampung Pogo, UMKM Binaan BRI di Sulawesi Selatan

“Tentang isi surat, kami tidak setuju karena itu pasti bukanlah seruan,” kata Ketua Umum PGLII Pdt. Roni Mandang, di Gedung Persekutuan Gereja Indonesia di Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2015).

Roni mengatakan PGLII selaku induk organisasi tidak mendapatkan koordinasi dari GIDI Tolikara mengenai surat tersebut. Menurut dia, bila surat itu diserahkan ke PGLII, pihaknya akan segera mengoreksi karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kerukunan umat.

“Kalau surat itu sudah sampai lebih dulu ke kita, sebelum diedarkan akan kami koreksi,” katanya. Malah, ujar Roni, PGLII mendapati surat itu setelah terjadinya insiden pembakaran musala di sana ketika pihaknya mengonfirmasi hal tersebut ke GIDI Tolikara.

Atas kejadian ini, PGLII akan segera melakukan pembenahan internal. Namun pihaknya tidak dapat memberikan sanksi, karena Anggaran Dasar Rumah Tangga PGLII sifatnya persekutuan, bukan garis komando. “Tapi kami akan lakukan pastoral pengembalaan buat mereka agar tidak melakukan itu,” katanya.

Seperti diberitakan, beradar surat pemberitahuan yang memuat beberapa larangan umat Islam setempat untuk beraktivitas, termasuk salat Idulfitri pada Jumat (17/7/2015) di Tolikara. Alasannya, pada 13-19 Juli 2015, ada kegiatan Seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional di sana.