<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> — Sambil bernada tertawa menggelitik, politisi PDIP Masinton Pasaribu memberi ketegasan bahwa hingga saat ini yang resmi menjadi calon Presiden RI hanya <a href="http://news.solopos.com/read/20180414/496/910418/masuk-the-muslim-500-jokowi-dinilai-diakui-dunia-islam" target="_blank">Joko Widodo</a> (Jokowi). Sementara itu nama yang lainnya, kata dia, belum menunjukkan kejelasannya.</p><p>“Sampai saat ini, capres yang memenuhi syarat presidential thresold itu baru Jokowi, yang lainnya masih <em>copres</em>,” ujar Masinton diiringi tawa para peserta diskusi polemik bertajuk <em>Politik Copras Capres</em> di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).</p><p>“Katanya mau ganti presiden, presidennya aja enggak ada,” kata Masinton sambil tertawa. “Dari berbagai survei, Pak Jokowi juga selalu berada di atas sebagai capres dengan <a href="http://news.solopos.com/read/20180419/496/911433/cyrus-network-head-to-head-jokowi-64-vs-prabowo-298" target="_blank">elektabilitas</a> tertinggi,” lanjutnya.</p><p>Menurut Riset Media Survey Nasional (Median), Jokowi tercatat menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi sebesar 36,2%. Sementara itu, posisi kedua diduduki oleh Prabowo Subianto dengan skor 20,4%.</p><p>Adapun menurut survei opini publik 2018 terkait elektabilitas sejumlah capres dan cawapres yang dilakukan oleh lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (<span>KedaiKOPI)</span>, Jokowi dibandingkan dengan sejumlah nama masih dominan, yaitu 48,3%.</p><p>Sebaliknya, Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra menuturkan bahwa elektabilitas Jokowi masih terbilang tidak tinggi. “Elektabilitas Jokowi menurut berbagai survei masih di bawah 50%. Fakta membuktikan bahwa incumbent di atas 65% saja masih bisa dikalahkan,” kata Riza mengacu pada contoh momentum yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta di tahun lalu.</p><p>Menurut Riza, kepuasan publik memang cukup baik, tapi tidak memungkinkan Jokowi dipilih kembali pada putaran kedua. Hal itu dilandasi asumsinya bahwa terjadi kesalahan pada pembangunan infrastruktur yang — menurutnya — tidak diiringi nilai tambah produktivitas yang tinggi. Selain itu, dalam pandangannya, reformasi demokrasi yang dilakukan Jokowi tertinggal karena dia menganggap pemerintah bersikeras membentuk capres tunggal.</p><p>Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP <a href="http://news.solopos.com/read/20180420/496/911726/sby-akan-ketemu-pks-ppp-demokrat-cenderung-dukung-jokowi" target="_blank">Partai Demokrat</a>, <span>Roy Suryo Notodiprojo, </span>menimpali pernyataan Masinton dengan pertanyaan yang tidak kalah krusial. “Kenapa tidak juga dideklarasikan cawapresnya sekalian, Pak?” ujar Roy.</p>
Promosi Kisah Inspiratif Ibru, Desa BRILian Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
