Solopos.com, SOLO – Produsen handycraft di Soloraya didorong untuk bertranformasi ke ekosistem ekonomi digital dengan memanfaatkan e-katalog. Hingga saat ini, produsen handycraft yang aktif mengoptimalkan e-katalog relatif sedikit baru sekitar 10 orang.
Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan usaha kecil menengah (UKM) didorong memanfaatkan e-katalog. Hal ini menjadi salah satu program prioritas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo.
Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
Dalam platform e-katalog, terdapat beragam fasilitas bagi para pelaku UMKM. Misalnya, e-katalog nasional, lokal, dan sektoral. Para pelaku UMKM di Kota Solo bisa menawarkan beragam produk yang bisa diakses oleh pemerintah di setiap daerah. “Saya mendorong agar teman-teman produsen handycraft memanfaatkan e-katalog. Saya sendiri sudah mendaftar e-katalog. Sebenarnya tidak ribet, hanya mungkin belum ada kemauan dari mereka,” kata Asosiasi Eksportir dan Produsen Handycraft Indonesia (Asephi) Soloraya, Amin Suhudi Sutiman, saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (26/1/2023).
Amin menyebut jumlah produsen handycraft yang sudah memanfaatkan e-katalog sekitar 10 orang. Dia berharap, produsen handycrfat lainnya juga memanfaatkan e-katalog yang memberi kemudahan dalam pemasaran produk.
Produk-produk kerajinan tangan, fashion hingga jewelry bisa ditawarkan kepada lembaga pemerintah melalui e-katalog. “Saya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah selaku mitra dan perusahaan-perusahaan di Soloraya. Harapannya, pelaku UKM bisa melakukan ekspansi bisnis ke pasar global,” ujar dia.
Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta mengatakan otensi belanja pemerintah khusus untuk e katalog produk dalam negeri senilai Rp500 triliun. Hal ini bisa dimanfaatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan UKM untuk mengembangkan lini bisnisnya.
Setya menyebut pemerintah memangkas belanja impor secara besar-besaran pada 2023. Belanja impor tak diperbolehkan lebih dari lima persen. Artinya, pengembangan produk dalam negeri menjadi skala prioritas pemerintah pada tahun ini. “Ini sesuai arahan Pak Presiden. Pada 2022, potensi belanja e-katalog senilai Rp400 triliun. Tapi yang terserap hanya Rp160 triliun. Belum ada separuhnya,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
