SOLOPOS.COM - Bupati Karanganyar Juliyatmono menyambut kedatangan jemaah haji asal Karanganyar rombongan Kloter 25 di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada Selasa (2/8/2022). (Istimewa/Humas Pemkab Karanganyar)

Solopos,com KARANGANYAR —  Usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) menjadi Rp69,1 juta belum harga mati. Panitia kerja (Panja) dari Komisi VIII DPR masih mengkaji usulan dari Kementerian Agama itu sebelum diputuskan oleh pemerintah.

Dalam pengkajian itu, Panja memperhitungkan situasi ekonomi masyarakat. Juga mempertimbangkan nasib 5 juta calon jemaah haji yang mengantre pemberangkatan.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Anggota Panja dari Komisi VIII DPR, Paryono, mengupayakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 tidak terlalu memberatkan jemaah. Meski diakui, kenaikan BPIH yang diusulkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah realistis.

Usulan tersebut disampaikan melalui surat Nomor B016/MA/HJ.03/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Usulan BPIH Reguler dan Khusus Tahun 1444 H/2023 M. Hal ini sebagaimana dipaparkan Yaqut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (19/1/2023) di Senayan, Jakarta.

Kemenag mengusulkan biaya haji 2023 yang ditanggung oleh jemaah naik menjadi Rp 69.193.733 juta dari Rp 39.886.009 pada 2022. Nominal usulan ini merupakan 70% dari total BPIH sebesar Rp 98.893.909.

Penentuan komponen biaya haji 2023 ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas. “Tahun lalu BPIH ditetapkan senilai Rp39,886 juta. Memang sulit biaya itu diterapkan saat ini,” kata Paryono di Karanganyar pada Senin (23/1/2023).

Menurutnya, beberapa komponen mengalami kenaikan seperti biaya tiket pesawat dan nilai tukar dolar Amerika. Sekarang nilai tukar per USD 1 setara Rp15.000-an. Sedangkan tahun lalu masih Rp14.000-an. Begitu pula dengan biaya pesawat juga naik.

Paryono mengungkapkan usulan kenaikan biaya haji memang realistis. Namun ia berharap kenaikannya tak sebesar itu . Yang terpenting usulan kenaikan harus memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji.

Komisi VIII dalam pembahasannya akan menelaah usulan pemerintah tanpa mengesampingkan keluhan masyarakat. Dana nilai manfaat haji yang dipakai menyubsidi harus merata dirasakan jemaah. “Jika subsidinya tetap dan diberikan sekarang, kasihan jemaah mendatang yang kehabisan subsidi. Bakal lebih mahal BPIH-nya,” kata Paryono.

Politikus PDIP dari Dapil IV Jateng meliputi wilayah Sragen, Karanganyar dan Wonogiri ini meminta jemaah tak resah dengan rencana kenaikan biaya haji. Mereka diminta mempersiapkan finansial apabila BPIH mengalami kenaikan pada musim haji tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya