Masifkan Literasi Keuangan, OJK akan Libatkan Kepala Desa Jadi Agen Literasi

Solopos.com, MAGELANG — Target indeks literasi keuangan 90% di 2024 terus dikejar. Meski dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, baik indeks literasi maupun inklusi keuangan telah mengalami peningkatan, namun belum mencapai target yang ditentukan.

Untuk itu dalam waktu dekat OJK Regional 3 Jawa Tengah (Jateng) dan DIY akan menjalankan program literasi dan inklusi keuangan dengan melibatkan kepala desa atau lurah sebagai agen di lapangan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Diketahui, hasil SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10%. Persentase tersebut mengalami peningkatan dibanding hasil SNLIK 2019 dimana indeks literasi keuangan 38,03% dan inklusi keuangan 76,19%.

Meski begitu, program literasi keuangan akan terus didorong untuk lebih memberikan pemahaman masyarakat terkait layanan jasa keuangan yang ada saat ini. Serta untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.

Di Jawa Tengah (Jateng) dan DIY, salah satu program yang akan dijalankan untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan adalah menjadikan lurah sebagai agen literasi keuangan. Rencana akan dijalankan di akhir tahun ini.

Baca Juga: Atasi Badai PHK, Sri Mulyani Pertimbangkan Pemberian Bantuan

Kepala OJK Regional 3 Jateng dan DIY, Aman Santosa, mengatakan dalam program tersebut para lurah atau kepala desa tersebut setidaknya ikut merasakan bersedih dan bertanggung jawab ketika ada warganya yang tertipu atau terjebak dalam investasi bodong, pinjaman online ilegal dan sebagainya.

“Dengan segala macam perangkat yang dimiliki [kepala desa/lurah], mulai sekdes atau perangkat lain, yang bisa ditunjukkan untuk menjadi PIC [Person In Charge atau seseorang yang ditugaskan untuk mengontrol jalannya pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu], yang membidangi pusat literasi keuangan di desa-desa tersebut,” jelas dia dalam acara Focus Group Discussion dengan wartawan di Magelang, Kamis.

Nantinya pihak pemerintah desa atau kelurahan akan bekerja sama dengan industri jasa keuangan yang ada di lokasi tersebut. Dalam hal ini OJK akan memfasilitasi dengan meberi materi yang diperlukan dan mendorong bank-bank atau industri keuangan untuk membantu program tersebut.

Selain dapat bertanya dan mendapatkan informasi dengenai jasa keuangan, melalui program itu masyarakat juga bisa mendapatkan bantuan ketika harus melaporkan jika ada penipuan atau yang lain.

“Nantinya masyarakat setidaknya bisa dibantu dengan mengarahkan ke nomor-nomor yang dapat dihubungi. Seperti kontak OJK, kepolisian dan sebagainya. Intinya masyarakat ada tempat untuk bertanya,” kata dia.

Program tersebut akan segera diluncurkan. Kemudian pada awal atau pertengahan Desember 2022 nanti, program satu desa satu pusat informasi keuangan akan diujicobakan di Wonosobo. Pihak OJK akan segera mengumpulkan semua lurah atau kepala desa di Wonosobo untuk menyampaikan rencana tersebut.

Baca Juga: Wajib Dipahami Investor Reksa Dana, Ini Hal Penting Seputar Manajer Investasi

Sementara itu di Solo dan sekitarnya, program peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga terus digalakkan. Menurut Kepala OJK Solo, Eko Yunianto, mengatakan dengan indeks literasi dan inklusi keuangan dari hasil survei 2022, maka untuk mencapai target 90% di 2024 diharapkan bisa dicapai.

“Saat ini kami masif terkait edukasi kepada masyarakat. Edukasi melalui berbagai media dan menggandeng Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Di Solo kami dengan Pemkot Solo juga terus berkoordinasi untuk memberikan edukasi ke masyarakat,” kata dia.

Dengan melihat indeks literasi dan inklusi yang masih ada gap, menurutnya masih ada sebagian masyarakat yang telah mengakses layanan jasa keuangan namun belum terlalu memahami layanan tersebut.

Sebelumnya program literasi keuangan di Solo juga telah menggandeng Babinsa. Selanjutnya OJK Solo juga akan bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas. Sedangkan untuk program yang menggandeng pemerintah desa atau kelurahan, kemungkinan akan segera dijajaki pada awal 2023 nanti. “Ini nanti akan ada contoh di Wonosobo dulu. Mungkin di Solo akan dijajaki di awal 2023,” kata dia.