SOLOPOS.COM - Pertemuan petani, pemkab Karanganyar dan anggota Komisi IV DPR saat reses di Karanganyar, Rabu (4/11/2015). (Kurniawan/JIBI/Solopos)

Masalah pertanian Karanganyar, Dirjen PSP Kementerian Pertanian kecewa dengan lambatnya proses pencairan bantuan di Karanganyar.

Solopos.com, KARANGANYAR-Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Sumardjo Gatot Irianto, mengaku kecewa dengan lambatnya proses pencairan berbagai bantuan untuk sektor pertanian di Kabupaten Karanganyar 2015.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Pernyataan bernada geram tersebut disampaikan Gatot saat memberikan paparan di hadapan petani Kelompok Tani (KT) Rejo V Dusun Karangsono, Desa Plosorejo, Matesih, Karanganyar, saat mendampingi rombongan Komisi IV DPR reses di daerah tersebut, Selasa (3/11/2015) petang.

“Kabupaten Karanganyar termasuk yang agak terlambat mencairkan bantuan. Saya ngomong apa adanya. Saya ancam Pak Bupati, kalau ini tidak dicairkan, [bantuan] mau saya revisi, saya nol-kan. Pak Bupati tolong sampaikan hal ini kepada kepala dinas,” tutur dia.

Gatot mengaku jajarannya selalu ditekan berbagai pihak terkait penyaluran berbagai bantuan ke daerah. Sebab anggaran di Ditjen PSP Kementan yang mencapai Rp14 triliun tahun ini tergolong besar. Bahkan besaran anggaran tersebut mencapai dua kali lipat dari kementerian lain.

Gatot mengungkapkan seringnya jajarannya dipanggil aparat penegak hukum terkait pelaksanaan kegiatan. Mereka diminta menjadi saksi terhadap berbagai persoalan yang muncul. Situasi seperti itu menurut dia membuat atmosfer kerja menjadi tak kondusif.

Jajaran Ditjen PSP lebih banyak disibukkan dengan berbagai panggilan sebagai saksi. Gatot menerangkan besarnya anggaran di Ditjen PSP tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi. Ditjen bertanggung jawab supaya anggaran tersebut bisa segera terserap ke daerah.

“Kami dukung program-program bantuan untuk petani. Tapi masalahnya, ada panggilan masalah-masalah hukum supaya kami menjadi saksi. Kami dipanggil ke sana ke sini, tidak jadi kerja. Tolong kalau minta bantuan jangan dipikir tidak ada yang mengawasi,” urai dia.

Sedangkan anggota Komisi IV DPR, Agustina Wilujeng, mengatakan banyak sekali bantuan yang disediakan pemerintah pusat di sektor pertanian. Dia berharap pemerintah daerah mau pro aktif mengupayakan berbagai bantuan tersebut untuk petani di wilayahnya.

Penyediaan berbagai bantuan tersebut terkait target nasional peningkatan produksi beras hingga dua juta ton. Jateng sebagai provinsi penyangga pangan nasional dinilai sangat memungkinkan untuk mendapatkan dukungan penuh pemerintah dalam bidang pertanian.

“Presiden sudah menargetkan peningkatan produksi hingga dua juta ton tahun ini. Target ini harus mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Harapan kami Indonesia bisa mewujudkan target kemandirian pangan,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya