Solopos.com, SOLO — Pagi hari pukul 06.00 WIB-08.00 WIB adalah jam-jam rawan bagi para siswa, orang tua siswa, dan pekerja kantoran. Itu adalah jam perjuangan para siswa berangkat sekolah, para orang tua mengantar anak ke sekolah, dan para pekerja dan pengendara sampai ke tempat aktivitas masing-masing.
Perjuangan itu dimulai saat sepeda motor atau mobil pribadi keluar dari pagar rumah untuk menempuh perjalanan beriringan atau berpapasan dengan ratusan atau bahkan ribuan kendaraan yang punya tujuan serupa. Para pengendara saling berebut mencari celah-celah kosong di jalanan.
Promosi Moncernya Industri Gaming, Indonesia Juara Asia dan Libas Kejuaraan Dunia
Itulah fakta yang mesti dihadapi sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota. Menurut Kementerian Perhubungan, Indonesia masuk dalam tiga besar negara dengan jumlah kepemilikan sepeda motor terbanyak setelah Amerika Serikat (AS) di posisi pertama dan Turki di peringkat kedua.
Sebanyak 80% kendaraan di Indonesia mayoritas sepeda motor, 14% di antaranya ada di Jakarta. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, populasi sepeda motor di Indonesia berada di posisi ketiga. World Atlas belum lama ini mengemukakan data negara dengan populasi motor terbanyak di dunia yang pertama adalah Thailand dan yang kedua Vietnam.
Sepeda motor merupakan solusi tergampang untuk mendukung mobilitas. Kini kendaraan roda dua, selain bisa jadi kendaraan pribadi, juga bisa jadi transportasi umum, sarana mencari nafkah bagi pemiliknya dengan menjadi pengemudi ojol alias ojek online.
Kepemilikan sepeda motor di setiap wilayah terus bertambah. Hal tersebut juga didukung kemudahan-kemudahan dalam pembelian dengan gencarnya promosi dan penawaran dari dealer yang menggiurkan.
Siapa saja bisa dengan mudah mendapatkan sepeda motor tanpa uang alias kredit tanpa jaminan. Cukup dengan tanda pengenal, sepeda motor bisa dibawa pulang. Berdasarkan data dari korlantas.polri.go.id, yang dikutip Sabtu (1/10/2022), total kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia kini mencapai 150.763.485 unit.
Angka tersebut berdasarkan total kepemilikan kendaraan bermotor di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Pulau Jawa menjadi penyumbang terbanyak dengan jumlah kepemilikan kendaran bermotor 90.179.691 unit.
Sepeda motor menjadi jenis kendaraan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan angka 123.218.923 unit. Di posisi kedua mobil pribadi dengan total 20.239.098 unit. Dilihat dari angka penjualan, Indonesia ternyata jauh di atas negeri produsen utama sepeda motor di dunia, yaitu Jepang.
Motorcycles Data pada semester pertama 2022 menjelaskan penjualan sepeda motor di Indonesia tercatat 1,3 juta unit. Angka tersebut disebut turun 1,3% dibandingkan periode sebelumnya. Di Jepang penjualan sepeda motor yang disebut tumbuh 0.6% hanya 243.674 unit pada periode yang sama.
Tingginya populasi kendaraan bermotor di negeri ini tampaknya tidak sebanding dengan penambahan infrastruktur jalan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat panjang jalan di Indonesia mencapai 548.423 kilometer pada 2021.
Panjang jalan tersebut hanya tumbuh 0,32% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sepanjang 548.423 kilometer. Itu berdampak kemacetan di jalan, masifnya penggunaan bahan bakar, serta tingginya angka kecelakaan.
Dataindonesia.id menjelaskan Kementerian Perhubungan melaporkan jumlah kecelakaan lalu lintas darat di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada 2021. Jumlah tersebut naik 3,62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya tercatat 100.028 kasus.
Angka itu muncul seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada tahun lalu. Sepanjang 2020, arus lalu lintas kendaraan menurun karena pembatasan sosial demi menekan pandemi Covid-19.
Sementara itu, sebanyak 25.266 orang menjadi korban jiwa dalam kecelakaan yang terjadi pada 2021. Jumlah itu juga meningkat 7,38% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu 23.529 orang meninggal dunia.
Jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan 21.463 unit. Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak menyumbang angka kecelakaan, yakni 73%. Posisinya diikuti oleh angkutan barang sebesar 12%. Kerugian materi dari berbagai kecelakaan tersebut mencapai Rp246 miliar. Nilainya meningkat 24,24% daripada tahun 2020 yang tercatat Rp198 miliar.
Bakar Bakar Minyak
Fakta-fakta ini menunjukkan betapa peliknya masalah energi di negeri yang menjadi surga kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor ini. Jumlah kendaraan yang sangat besar tentu berdampak pada semakin besar pula ketergantungan negeri ini terhadap bahan bakar minyak (BBM) atau energi fosil.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat BBM jenis Pertalite masih mendominasi dari seluruh jenis yang dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan data realisasi 2021, konsumsi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter dan merupakan BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.
Konsumsi Pertalite mencapai hampir 80% di antara BBM jenis lainnya seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Premium. Pada tahun ini, konsumsi Pertalite diproyeksikan 23 juta kiloliter. Ketergantungan pada BBM terlihat lebih nyata ketika pemerintah menaikkan harga BBM yang hampir selalu diwarnai dengan gejolak sosial hingga ekonomi.
Pemerintah menaikkan harga BBM terutama BBM bersubsidi. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Konsumsi energi memang masih didominasi oleh energi fosil, yakni minyak bumi, gas bumi, dan batu bara.
Pembakaran energi fosil juga berdampak buruk pada alam karena melepaskan gas karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (NO2), dan sulfur dioksida (SO2) yang menyebabkan pencemaran udara seperti hujan asam, smog, hingga pemanasan global.
Karakteristik energi fosil yang tidak dapat diperbarui (unrenewable) mengakibatkan kerentanan ketahanan energi nasional sejalan dengan semakin tingginya ketimpangan (gap) antara supply dan demand energi.
Energi baru dan terbarukan (EBT) selama ini masih dianggap dan bersifat alternatif. Potensi sumber daya EBT di Indonesia sangat besar. Berdasarkan studi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, negeri ini memiliki potensi energi terbarukan sebesar 417,8 GW yang berasal dari samudera sebesar 17,9 GW; panas bumi sebesar 23,9 GW; bioenergi sebesar 32,6 GW; tenaga bayu/angin sebesar 60,6 GW; tenaga hidro sebesar 75 GW; dan tenaga surya sebesar 207,8 GW.
Menurut Dewan Energi Mahasiswa, Indonesia punya potensi energi primer Indonesia yang berbasis EBT sangat besar, antara lain panas bumi atau geotermal. Indonesia memiliki cadangan geotermal mencapai 23,9 GW yang merupakan 40% cadangan geotermal dunia.
Kekayaan geotermal Indonesia itu sejauh ini baru termanfaatkan tidak lebih dari 20%. Negeri ini butuh reformasi dalam mengatasi masalah energi terutama dalam menggenjot eksplorasi EBT.
Transportasi Massal
Pemerintah Indonesia sebenarnya aktif mengembangkan kebijakan seputar EBT untuk pembangunan berkelanjutan. Sejauh ini mayoritas pengembangan EBT masih dikelola oleh pemerintah yang terus berupaya memenuhi komitmen menurunkan emisi dan menggerakkan transisi energi.
Indonesia hingga 2021 berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi sebesar 70 juta ton CO2 ekuivalen. Penurunan emisi GRK ini 104% dari target yang ditetapkan dan meningkat 108,6% dari capaian 2020.
Langkah ini perlu diapreasi meski banyak pekerjaan yang juga butuh segera dikejar dan dibereskan. Beberapa masalah dalam pengembangan EBT di Indonesia antara lain tentang perizinan.
Ketidakjelasan peraturan ditambah panjangnya rantai perizinan seperti izin pinjam pakai kawasan hutan, izin lingkungan, dan izin prinsip dari pemerintah daerah disebut-sebut menjadi salah satu penghambat investasi pengembangan EBT.
Masalah lain adalah data potensi EBT yang belum sepenuhnya mutakhir. Kalaupun ada data potensi EBT berpotensi tidak dapat direalisasikan seluruhnya disebabkan ada sejumlah limitasi, seperti terbentur ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi eksploitasi suatu kawasan.
Selain itu, keterbatasan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan EBT di negeri ini. Kendala lain yang menghambat adalah masalah pendanaan atau insentif bagi pengembangan EBT yang sangat besar.
Satu hal lagi yang juga perlu dibenahi adalah masalah pembatasan jumlah kendaraan pribadi, terutama sepeda motor di kota-kota besar. Berkaca pada Negeri Sakura, pembatasan jumlah kendaraan sebenarnya bisa dilakukan secara “halus”, antara lain dengan menetapkan biaya parkir yang tinggi.
Konon warga Jepang harus menunjukkan bukti telah memiliki tempat parkir untuk kendaraan yang akan dibeli atau telah melakukan sewa kontrak untuk parkir kendaraan yang lokasinya maksimum sejauh dua kilometer dari rumah pemilik dengan biaya sewa yang tentu saja tidak murah.
Kebijakan seperti ini bisa diterapkan mesti tetap dengan kajian-kajian mendalam dan kearifan lokal agar tidak menimbulkan masalah baru. Pemerintah juga harus masif mengembangkan kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil.
Pengembangan transportasi massal juga perlu dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan memanfaatkan transportasi massal yang memadai, masyarakat diharapkan tak lagi sport jantung saat berkendara di jam-jam krusial karena terjebak macet di belantara aspal.
Cukup duduk manis di sarana transportasi umum, sambil menikmati perjalanan, siapa tahu dapat kenalan atau teman mengobrol yang mengasyikan. Ya, kan?
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 4 Oktober 2022. Penulis adalah wartawan Solopos Media Group)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
