MASA TUGAS JOKOWI: Anggota Dewan Ingatkan Program yang Belum Tuntas

Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Walikota Hadi Rudyatmo menyerahkan buku tabungan kepada warga bantaran Sungai Bengawan Solo yang direlokasi di RW 002 Kelurahan Sewu, Jebres. Seandainya Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI, penggantinya harus mampu menuntaskan program Pemkot yang masih berjalan seperti relokasi warga bantaran, pengentasan kemiskinan dan penataan PKL. (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, menyebutkan PR yang masih dimiliki oleh Jokowi selama masa pemerintahannya yakni relokasi warga bantaran, kemiskinan, penataan pedagang kaki lima (PKL) dan reformasi birokrasi. Supriyanto menyatakan yang mendesak dan harus segera diselesaikan terkait relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo (SBS) yang tak kunjung selesai. Diterangkannya, program relokasi dilaksanakan sejak 2008 dengan pelaksanaan program pada 2010 lalu.

“2009 relokasi warga yang tidak memiliki HM [hak milik] tanah di bantaran sudah berjalan. Walaupun menyisakan sejumlah persoalan. Sehingga perlu adanya koordinasi pokja [kelompok kerja] guna sterilisasi bantaran sungai,” urainya, Rabu (19/9/2012).

Menurut Supriyanto, saat ini proses relokasi warga SBS mencapai 70%. “Untuk renana dan program tuntas pada 2013 nanti,” paparnya. Selain itu, Supriyanto juga menyoroti reformasi birokrasi yang sampai saat ini dinilai belum dituntaskan. Belanja langsung pemkot, lanjutnya, hanya sekitar 32% dari APBD Solo. Sementara, belanja tidak langsung mencapai 67%.

Belanja langsung yang dimaksud yakni pemihakan pemkotdari APBD untuk pengembangan publik, sedangkan belanja tidak yakni untuk belanja PNS. “Belum dituntaskan sampai ke lapisan bawah dalam pemberdayaan PNS dan sistem pelayanan masyarakat, belum seimbang,” ujarnya.

Supriyanto menerangkan selama ini kebutuhan publik berupa saran dan prasarana serta pelayanan pemkot belum dirasakan secara optimal lantaran belanja Pemkot yang belum seimbang. “Hal-hal seperti inilah yang masih menjadi PR Pak Jokowi selama masa kepemimpinannya,” tukasnya.