SOLOPOS.COM - Marzuki Alie (JIBI/SOLOPOS/dok)

Marzuki Alie (JIBI/SOLOPOS/dok)

JAKARTA—Rencana penerapan sistem pengaturan pelat nomor kendaraan bermotor ganjil genap oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menuai banyak pro kontra, terutama di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Banyak yang mendukung ada juga yang tidak setuju.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Salah satu yang tidak setuju dengan sistem tersebut adalah Ketua DPR Marzuki Alie. Menurutnya kebijakan tersebut akan menimbulkan masalah baru sehingga Jokowi harus mempertimbangkan kembali rencana tersebut.

“Penerapan nomor pelat ganjil genap ini sepertinya harus dipertimbangkan ulang, karena dampaknya akan sangat luas pada masyarakat di Jakarta. Tidak hanya serta merta untuk kemacetan,” kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/12/2012).

Kunci untuk menuntaskan masalah kemacetan, kata Marzuki, adalah perbaikan transportasi massal. Karena penerapan ganjil genap diyakininya akan menambah jumlah kendaraan bermotor.

“Realistisnya, yang berduit pasti akan mempertimbangkan untuk membeli kendaraan baru. Yang ada makin meningkatlah jumlah kendaraan bermotor. Dampaknya sangat luas,” tegasnya.

Menurut Marzuki, Jokowi harus memperhatikan kepentingan publik. “Siapa yang bertanggungjawab jika masyarakat tidak bisa berangkat kerja ataupun melakukan kegiatan lainnya? Atau apa sekian juta masyarakat harus berjalan kaki atau naik sepeda?” ujar Marzuki.

Sementara itu, dukungan terhadap penerapan pelat nomor ganjil genap datang dari anggota Komisi V Arwani Tohmafi. “Kebijakan ini bagus. Upaya untuk mencari solusi atas persoalan kemacetan harus dilakukan secara sungguh-sungguh, dan melibatkan seluruh pihak,” kata Arwani di Gedung DPR.

Namun, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan penerapan rencana itu harus didukung dengan persiapan infrastruktur transportasi dan penegakan hukum.  Jokowi harus memikirkan moda transporasi untuk menampung pengguna kendaraan bermotor yang beralih ke transportasi massal.

“Nantinya mereka akan beralih ke moda transportasi apa? Apakah sarana transportasi massal kita sudah siap? Ini harus dilakukan kajian mendalam, sehingga kebijakan penerapan ganjil genap ini akan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, penegak hukum juga harus bisa mengatasi kemungkinan praktik pemalsuan pelat nomor.

“Jika infrastruktur penegakan hukumnya tidak siap, dikhawatirkan akan membuka celah untuk melakukan pelanggaran yang lebih besar, misal praktek pemalsuan pelat nomor,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya