Semarangpos.com, SEMARANG — Calon wakil presiden K.H. Ma’ruf Amin menyebut gerakan yang awalnya dibentuk untuk penegakan hukum dan dinamai 212, kini sudah berubah menjadi gerakan politik.
“212 Tadinya untuk penegakan hukum kasus penodaan agama, tapi sekarang gerakan politik,” katanya saat bersilaturahim dengan para kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama se-Jawa Tengah bagian utara di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/2/2019).
Promosi Kisah Inspiratif Ibru, Desa BRILian Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik
Menurut dia, setelah pelaku kasus penodaan agama dijatuhi hukuman, maka gerakan 212 dinyatakan selesai. Nyatanya, kemudian justru muncul gerakan Persatuan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang kemudian diubah diganti menjadi GNPF Ulama.
“Gerakan PA 212 dan GNPF Ulama sudah tidak ada kaitannya penegakan hukum, tapi gerakan politik dan menggunakan pilpres sebagai kendaraan politik mereka,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi seusai acara, mantan ketua MUI itu mengaku tidak mempermasalahkan jika gerakan 212 dihidupkan kembali asal hanya untuk ajang silaturahim. “Kalau dihidupkan untuk silaturahim tidak masalah, asal jangan yang lain,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Pilpres 2019 bukan mengenai memenangkan posisi capres dan cawapres saja, namun juga pertarungan antarideologi. Oleh karena itu, dirinya mengimbau kalangan Nahdlatul Ulama tetap solid yang diwujudkan dengan satu suara mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah pasti bakal menjaga keberlangsungan NU itu sendiri.
“Saya mohon doa dan dukungan seluruh jajaran NU untuk mendukung dan memenangkan pilpres yang akan datang,” ujarnya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
