Mantan Bupati Sragen: Politik Dinasti Sah-Sah Saja, Tapi....

Solopos.com, SRAGEN — Mantan Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, menyampaikan pendapatnya terkait politik dinasti. Bupati Sragen periode 2011-2016 itu menilai politik dinasti sah-sah saja karena kepala daerah itu dipilih secara lektoral dan melalui proses berdemokrasi.

Namun, dia menilai politik dinasti merupakan upaya untuk menumpuk kekuasaan yang kontraproduktif dengan masa depan demokrasi dan masa depan masyarakat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Ada dua pandangan berbeda soal politik dinasti. Tapi itu hanya soal persepsi saja," papar politisi Partai Golkar itu saat ditemui Solopos.com di kediamannya di Kampung Kuwungsari, Sragen, Senin (3/8/2020).

Isu terkait politik dinasti selalu mencuat dalam setiap pergelaran Pilkada Sragen. Pada Pilkada 2011 lalu, Kusdinar Untung Yuni Sukowati harus mengakui kekalahannya dari Agus Fatchur Rahman dalam menjadi orang nomor wahid di Pemkab Sragen.

Hari Ini Dalam Sejarah: 4 Agustus 1915, Jerman Menguasai Warsawa

Konon, salah satu penyebab kekalahan Yuni pada masa itu adalah munculnya serangan isu politik dinasti. Yuni yang maju Pilkada pada waktu itu merupakan anak kandung dari Untung Wiyono yang menjadi Bupati Sragen selama dua periode, yakni 2001-2006 dan 2006-2011.

Pada Pilkada 2015 lalu, majunya Yuni sebagai penantang serius Agus Fatchur Rahman juga tidak luput dari serangan isu politik dinasti. Namun, Yuni yang berpasangan dengan Dedy Endriyatno pada waktu itu berhasil mengalahkan pasangan Agus Fatchur Rahman-Joko Suprapto.

Penilaian

Di sisi lain, mantan bupati Sragen tersebut memberikan penilaian terkait merapatnya sejumlah partai besar, termasuk Golkar Sragen, untuk mendukung duet Yuni-Suroto memenangi Pilkada Sragen 2020.

Praktis saat ini, hanya tersisa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra yang belum menunjukkan sikap politiknya dalam Pilkada Sragen.

Video "Skidipapap" Bareng Ericko Lim Viral, Listy Chan Minta Maaf

Dia menilai tidak adanya partai besar yang mau menjadi oposisi berdampak kurang baik bagi keberlangsungan pemerintahan.

"Kalau tidak ada kompetitor, evaluasi kinerja incumbent secara terbuka tidak akan terjadi. Tidak ada panggung untuk menyampaikan kritik atau evaluasi dari kinerja pemerintahan. Eksekutif akan merasa baik-baik saja karena tidak ada panggung untuk evaluasi kinerja. DPRD sendiri diisi oleh banyak incumbent. Jadi, DPRD-nya juga merasa baik-baik saja," ucap Agus Fatchur Rahman.