Mangkunegaran Enggan Tanggapi DIS

Pura Mangkunegaran (Dwi Prasetya/Espos/dok)

SOLO—Kerabat Pura Mangkunegaran enggan menanggapi wacana Daerah Istimewa Surakarta (DIS) oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sementara, warga Solo sebagian setuju adanya Provinsi DIS asalkan kepemimpinan dipilih oleh rakyat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

”Bukan kapasitas saya untuk menanggapi itu [DIS]. Pembicaraan itu sangat sensitif, biar beliau [raja] yang menanggapi. Tapi saat ini beliau belum berkenan menemui,” papar Pimpinan Mondropura Mangkunegaran, Supriyanto, saat ditemui Espos, di kompleks Pura Mangkunegaran, Rabu (7/11/2012).

Kendati tidak mau menanggapi DIS, namun Supriyanto, mengatakan ada persoalan yang lebih besar yang perlu dipikirkan. Persoalan itu berkaitan dengan jiwa nasionalisme. ”Kalau merunut sejarah, yang mendirikan Republik Indonesia (RI) adalah Raja Mangkunegaran VII bersama teman-temannya. Kerajaan ini telah ada sebelum Indonesia lahir. Jadi hal yang aneh jika saat ini kami membicarakan sesuatu yang lebih kecil [dalam hal ini adalah DIS],” jelas Supriyanto.

Supriyanto menerangkan, kala itu Mangkunagoro dan para pahlawan rela berkorban memperjuangkan Tanah Air Indonesia dari tangan penjajah. Sedangkan berdirinya DIS jauh setelah RI berdiri. ”Hla wong raja sini wis ndadekne Negara Indonesia, ngapa ndadak mikirke bagian terkecil dari Indonesia,” papar Supriyanto.
Agar tidak ahistoris, dirinya hanya berpesan kepada warga Solo untuk belajar pada sejarawan yang telah meneliti tentang asal usul Pura Mangkunegaran. ”Silakan tanyakan pada dosen-dosen sejarah di Solo. Atau baca buku tentang riwayat adanya keraton di Solo,” pungkasnya singkat.

Sementara itu, abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang namanya enggan disebut, mengatakan Pemerintah Indonesia harusnya berterima kasih dengan Keraton. Sebab, peran serta Keraton waktu itu sangat besar pengaruhnya terhadap situasi politik dan keamanan di Indonesia.

”Bukan kami memihak Keraton, tapi jasa para raja patut dihargai. Nah, karena waktu itu di Solo terjadi gejolak, keberadaan DIS diambil alih oleh pemerintah. Sangat wajar jika Keraton meminta kembali DIS,” jelas pria yang puluhan tahun bekerja sebagai abdi dalem.
Dalam kesempatan terpisah, Miyatun, 51, warga Totogan RT 003/RW 006, Ketelan, Banjarsari, mengatakan sangat setuju adanya Provinsi DIS. ”Yang terpenting pemimpinannya dipilih oleh rakyat. Dengan harapan bisa menyejahterakan semua warga Soloraya,” papar Miyatun saat dijumpai Solopos.com, di rumahnya.

Sebelumnya, kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menegaskan jika terealisasi, DIS setara dengan provinsi. Namun demikian, Keraton tidak ingin cawe-cawe dalam pemilihan gubernur.