Malam ini, Alquran versi Keraton dirilis

JOGJA—Memperingati Maklumat 5 September Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat akan merilis mushaf Alquran versi Keraton dan kalender Sultan Agungan.

Acara peluncuran akan diadakan di Pagelaran Keraton Ngayogyakarta Senin (5/9) mulai pukul 19.00 WIB.

Promosi Mi Instan Witan Sulaeman

Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Joyokusumo mengatakan, peluncuran Alquran dan Kalender Sultanagungan ini sebagai bentuk keistimewaan DIY yang tak melulu berupa keistimewaan politik dalam kesatuan NKRI.

Keraton, selain sebagai entitas budaya yang habluminannaas juga memiliki fungsi habluminallaah.

“Undangan untuk peluncuran ini sudah disebar ke 1.000 pembesar-pembesar dan perwakilan masyarakat di DIY,” kata Gusti Joyo saat dihubungi Harian Jogja, tadi malam.

Gusti Joyo mengatakan, mushaf Alquran versi Keraton ini tidak memiliki perbedaan dalam isi Surat dan Ayat-ayat Alquran. “Perbedaan hanya pada rangkaian hiasan di tepi Alquran, yang memiliki karakteristik Kasultanan Ngayogyakarta,” jelasnya.

Adapun untuk kalender Sultan Agungan, merupakan sistem penanggalan warisan Sultan Agung sejak zaman mataram Islam. Selama ini, metode penanggalan itu menjadi patokan Kasultanan Ngayogyakarta, termasuk dalam menentukan 1 Ramadan (Pasa) dan juga 1 Syawal (Sawal). “Tanggalan yang dirilis saat ini untuk 1 Sura 1945 mendatang,” kata Gusti Joyo.

Sebelum peringatan Maklumat 5 Septembernanti malam, pagi ini akan digelar open house di Pagelaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sejumlah elemen masyarakat, anggota eksekutif dan legislatif Kabupaten/Kota se DIY serta sekitar 20.000 masyarakat, direncakan hadir menyampaikan sikap politik terkait nasib Keistimewaan DIY.

Acara yang diberi tajuk Syawalan Golong Gilig ini diagendakan untuk membacakan amanat rakyat DIY yakni menetapkan Sri Sultan dan Paku Alam yang jumeneng sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah di DIY.

Koordinator syawalan golong gilig Totok Sudarwoto menjelaskan dalam kegiatan syawalan itu akan dibacakan poin penting, di antaranya, pertama, amanat Sri Sultan HB X dan Sri Paduka PA VIII adalah wasiat harga mati yang tidak dapat diubah siapapun.

Kedua, HB dan PA yang bertahta otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur. Ketiga, pemerintahan yang dijalankannya tidak dibatasi  waktu masa jabatan.

Pernyataan sikap politik itu, jelas Totok, akan ditandatangani masing masing perwakilan yakni dari DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se DIY serta masing masing pimpinan daerah Bupati dan Walikota di DIY.

Peserta syawalan akan berkumpul di titik kumpul utama di kompleks Kepatihan pada pukul 07.30 WIB. Selanjugnya peserta syawalan akan berangkat bersama-sama ke Pagelaran Keraton pukul 08.30 WIB. Acara syawalan di Pagelaran sendiri dimulai pukul 09.00 WIB.

Sejumlah titik kumpul pendukung disiapkan yakni di Taman Parkir Abu Bakar Ali, Kantor DPRD DIY, benteng Vredeburg, Taman Parkir Senopati dan Taman Parkir Ngabean.

Menanggapi opsi penetapan seperti yang dikehendaki warga DIY selama ini, salah satu Anggota Tim Penyusun Draf RUUK DIY Purwo Santoso memperingatkan agar penjabaran arti Keistimewaan DIY harus lebih hati-hati. Keistimewaan DIY bukan sekadar penetapan atau pemilihan gubernur DIY saja.

Pakar Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM itu menambahkan, persoalan baru akan muncul jika terjadi gugatan terhadap UU Keistimewaan DIY di Mahkamah Konstitusi karena hak konstitusional untuk menjadi pemimpin daerah di DIY dikebiri.

“Kalau dipaksakan harus penetapan, lalu digugat dan dibatalkan MK, kan mulai awal lagi dibahas. Jadinya tidak efisien,” terang Purwo di kediaman Ketua MK, Mahfud MD, Minggu (4/9).

Purwo mengatakan makna Keistimewaan DIY sangat luas, mencakup hingga status Sultan Ground serta peranan tata cara kraton.(Harian Jogja/MG Noviarizal Fernandez & Joko Nugroho)

HARJO CETAK