MAKI: Harusnya Kejakgung Tak Ada Kendala Tangani Korupsi di Kemenhan

Apabila kasus melibatkan oknum TNI, Kejaksaan Agung tidak memiliki kendala karena memiliki Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.

 Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Antara-Ogen)

SOLOPOS.COM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Antara-Ogen)

Solopos.com, JAKARTA — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendukung Kejaksaan Agung membongkar dan menuntaskan perkara dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“MAKI mendukung penuh upaya Pak Mahfud MD dan Kejaksaan Agung dalam usahanya membongkar dugaan korupsi pengadaan satelit di Kemhan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui rekaman video yang dibagikannya lewat pesan instans yang diterima Antara, Minggu (16/1/2022) .

PromosiSetelah 1,5 Abad, Rerata Tinggi Badan Warga Negara Maju Bertambah 11 Cm

Menurut Boyamin, apabila perkara tersebut melibatkan oknum TNI, tentunya Kejaksaan Agung tidak memiliki kendala dalam mengungkap kasus yang merugikan negara sekitar Rp800 milar karena memiliki Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (JAMPidmil) yang dapat membentuk tim koneksitas.

“Sudah ada JAMPidmil jadi ini mestinya ini bisa segera dituntaskan proses penyidikan yang kalau perlu dengan sistem koneksitas bekerja sama dan POM TNI. Saya yakin Kejagung sudah jelas melakukan rencana yang tidak akan mendapatkan kendala,” kata Boyamin.

Dengan adanya JAMPidmil tersebut, kata Boyamin, semestinya perkara tersebut cepat ditangani dan diselesaikan oleh Kejaksaan Agung, dengan menemukan dua alat bukti, segera menetapkan tersangka dan segera melimpahkannya ke pengadilan.

“Tentunya saya pun akan mengawal bagaimana proses ini bisa cepat tertangani,” ujar Boyamin.

Baca Juga: Mahfud Md. Arahkan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenhan Diproses Pidana 

Terkait materi dugaan korupsi dalam perkara tersebut, Boyamin menyebutkan ada tiga perbuatan melawan hukum. Yang pertama, tidak adanya sebuah anggaran sehingga tidak ada perencanaan dan tidak ada daftar isian proyek atau daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Tidak adanya penganggaran tersebut, lanjut Boyamin, menjadikan proses-proses berikutnya menjadi sesuatu yang diduga menyimpang atau bahkan tidak sah atau ilegal berkaitan dengan dugaan pembayaran yang sudah dilakukan sekitar 20 juta USD atau sekitar Rp280 miliar, yang berpotensi merugikan sampai Rp800 miliar.

Kemudian, ada dugaan bahwa tidak adanya anggaran juga diduga proyek satelitnya tidak berfungsi maksimal.

“Apakah satelitnya diduga tidak berfungsi maksimal itu karena apa, kalau tidak salah ini hanya sekedar satelit yang berputar-putar tapi fungsi seluruhnya tidak bisa dipakai,” kata Boyamin.

Yang ketiga, lanjut Boyamin, adalah kaitannya dengan kewenangan. Kewenangan sebenarnya dalam mengisi slot orbit 123 derajat BT adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Terkait kewenangan ini, Boyamin mendorong Kejaksaan Agung untuk mendalaminya, karena jika slot orbit 123 derajat BT tersebut bukan kewenangan Kementerian Pertahanan, maka patut diduga ada penggelembungan dana pengadaan satelit tersebut.

“Kalau memang bukan kewenangan dari Kementerian Pertahanan maka ya mestinya dinyatakan bukan kewenanganannya. Selain ini tidak tersedia anggaran dan bisa juga terjadi nilainya juga bisa diduga ada mark up, karena apapun ini bisa jadi tendernya juga bermasalah pengadaannya, karena nampak tendernya,” ujar Boyamin.

Kejaksaan Agung telah menaikkan status perkara dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) periode 2015 ke tahap penyidikan pada 14 Januari 2022. Sebanyak 11 orang saksi telah dimintai keterangan terkait perkara tersebut, selain itu penyidik juga sudah mendapatkan bukti dokumentasi memperkuat penyidikan.

Sumber: Antara

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Kedubes RI Pertanyaan Alasan Singpura Tolak Abdul Somad

KBRI Singapura menerima informasi dari ICA Singapura bahwa penolakan (refusal of entry) didasarkan alasan tidak eligible untuk mendapatkan ijin masuk berdasarkan kebijakan imigrasi.

Diundang Jokowi, Elon Musk ke Indonesia November 2022

Elon Musk mengakui ada diskusi proyek masa depan dengan Presiden Jokowi dan akan datang ke Indonesia pada November 2022.

Bahas Video Marah-Marah, Yusuf Mansur: Saya Memang Ekspresif

Yusuf Mansur mengatakan dirinya memang tipikal orang yang ekspresif ketika menyampaikan sesuatu.

Rumah Dibom Molotov, Ustaz di Aceh Doakan Pelaku

Abdullah mengatakan saat pelemparan bom terjadi ia tidak berada di rumah karena sedang memenuhi undangan untuk menghadiri sebuah kegiatan syukuran kelahiran anak.

Aniaya Pelaku Balap Liar, 5 Polisi di Manokwari Ditahan

Kejadian pengeroyokan remaja oleh lima polisi itu terjadi pada Sabtu (14/5/2022) malam lalu.

Diterpa Banyak Masalah, Yusuf Mansur: Tak Ada Badai Semua Pelangi

Yusuf Mansur bahkan menyebut semua masalah yang menerpa dirinya saat ini sebagai pelangi.

IDI: Nakes Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga Kendalikan Pandemi Covid-19

Menurut IDI, Airlangga Hartarto menjadi sosok sentral dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

5 Polres di Jateng Naik Level, Salah Satunya Klaten

Kelima Polres yang naik level tersebut yakni Polres Cilacap, Polres Magelang, Polres Pati, Polres Batang, dan Polres Klaten.

Imigrasi: Tidak Ada Masalah dengan Dokumen Abdul Somad

Penolakan Abdul Somad oleh Singapura sepenuhnya wewenang negara tetangga Indonesia tersebut.

Dokumen UAS Oke tapi Imigrasi Indonesia Tak Bisa Intervensi Singapura

Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI menyatakan tidak ada masalah keimigrasian dalam perkara yang menimpa Ustaz Abdul Somad (UAS) di Singapura.

Kejagung Kembali Tahan Mafia Minyak Goreng, Ini Sosoknya

Kejagung menetapkan analis independen Lin Che Wei sebagai bagian dari mafia minyak goreng yang bekerja sama dengan oknum di Kementerian Perdagangan.

Selain Indonesia, Ini Negara yang Membebaskan Warganya Tak Bermasker

Sebelum Indonesia, sejumlah negara sudah lebih dulu membolehkan warganya tak lagi memakai masker di tempat umum.

Pengacara: Korban Yusuf Mansur Silakan Hubungi Saya, Gratis!

Zaini mengatakan, apa yang dilakukan Yusuf Mansur kepada banyak investor dalam beberapa investasi yang digalangnya sebagai bentuk kezaliman.

Pelonggaran Masker Berlaku Per 18 Mei 2022

Pemerintah mengingatkan pelonggaran masker tersebut tidak berlaku bagi warga yang rentan penyakit serta yang dalam kondisi badan tidak sehat.

Elon Musk Ancam Batalkan Beli Twitter, Ini Alasannya

Twitter yang tidak mau memberikan data tentang akun bot kurang dari 5 persen dari pengguna, membuat Elon Musk mengacam batalkan pembelian Twitter.

Datangi Jakarta, Petani Sawit Tuntut 5 Hal ke Presiden Jokowi

Mereka mengadukan nasib petani sawit terkait pelarangan ekspor sawit oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).