Makan untuk jemaah, lebih baik dalam kemasan atau prasmanan?

(Solopos.com) – Ibadah haji adalah ibadah fisik. Artinya, salah makan bisa berabe. Apa jadinya ketika wukuf perut kena diare akibat makan makanan basi? Bayangkan kalau Anda mencret-mencret di Padang Arafah di tengah tiga juta jemaah haji sementara fasilitas toilet amat terbatas?

ANTRI MAKANAN -- Sejumlah jemaah haji antre untuk mendapatkan makanan gratis di pemondokan Al Alam Tower, kawasan Hafa'ir, Mekah, Arab Saudi, Kamis (27/10/2011). 1.500 calon haji yang menginap di pemondokan tersebut mendapatkan makanan gratis tiga kali sehari yang merupakan wujud sedekah dari pemilik pemondokan yang melaksanakan wasiat dari leluhurnya untuk bersedekah kepada jemaah haji. (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Promosi Nusantara Open 2023: Diinisiasi Prabowo, STY Hadir dan Hadiah yang Fantastis

Meskipun sejumlah pihak, termasuk para anggota DPR, mengusulkan agar selama di Armina jemaah haji diberikan nasi kotak supaya praktis dan tidak antri, pemerintah memilih menyediakan katering makanan dengan sistim prasmanan seperti dalam hajatan atau pesta perkawinan. Amirul Haj pun panjang lebar menjelaskan alasan dipilihnya konsumsi model hajatan ketimbang pembagian dalam kotak. Coba bayangkan bagaimana ribetnya atau sulitnya menyediakan kotak makanan untuk 221.000 calon haji tiga kali sehari. Kapan menyiangi bahan bakunya, kapan memasaknya, memasukkan ke kotaknya, lalu mendistribusikannya dalam situasi transportasi lumpuh ke tenda-tenda jemaah haji.

“Ribetnya minta ampun. Belum lagi kotak-kotak makanan itu disimpan dimana? Di Armina tidak ada tempat penyimpanan. Telat dimakan sedikit saja sudah basi,” katanya. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk prasmanan kendati jemaah harus mengantri panjang dalam suasana panas dan terik untuk mendapatkan makanan tersebut. “Coba pilih mana, mencret atau antri panjang?” tanya Suryadharma seraya menambahkan bahwa sakit perut lebih mudharat karena nanti jemaah haji tidak bisa beribadah. Bukannya antri prasmanan, tetapi malah antri menunggu giliran masuk toilet yang terbatas jumlahnya.

Sistem prasmanan dianggap lebih baik karena makanannya masih baik atau fresh dan jemaah bisa memilih makanan yang mereka sukai. Risiko basinya bisa dikatakan nol persen. “DDengan sistem prasmanan, jemaah bisa ambil jatah lebih dari yang seharusnya,” kata Suryadharma.

Ia menjelaskan bahwa problem pelaksanaan haji yang cukup rawan adalah masalah katering. Menurut Amirul Haj, katering yang sukses dan baik itu adalah tingkat distribusinya cepat dan tingkat kesehatan dari makanan itu terjamin, termasuk soal kandungan gizinya. Untuk itu, dalam sistem prasmanan pun menunya diarahkan untuk tidak membuat perut jemaah haji “berontak”. Biasanya pengusaha katering tidak menyediakan sambal yang pedas dan sayur lodeh yang banyak santannya. Makanan yang terlalu banyak garamnya juga tidak dianjurkan. “Sambal menyebabkan diare, sayur lodeh bisa bikin perut kembung, makanan asin bisa bikin darah tinggi, ” kata Menag.

Masih dipertanyakan
Keputusan pemerintah untuk menggunakan sistem prasmanan saat di Armina dipertanyakan Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji DPR. Prasmanan dianggap bertentangan dengan hasil keputusan rapat kerja Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR. Busro Suhud dari Komisi VIII DPR merasa rekomendasinya diabaikan. Pada musim haji tahun 2010, katanya, dengan sistem prasmanan banyak jemaah yang tak kebagian jatah makan, antri lama di tengah panas yang terik, dan ada jemaah usia lanjut yang jatuh sakit karena kelamaan mengantri.

Arfan Samrang, dari Fraksi PAN, dalam pertemuan dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Jeddah 22 Oktober 2011 juga tampak berang. Pemerintah dianggap tidak melaksanakan kesepakatan dengan parlemen yang katanya sudah menyetujui sistem kotak makanan. “Kok diubah secara sepihak. Kami merasa tidak dianggap dan disepelekan,” katanya seperti dikutip dalam laporan Media Center Haji (MCH).

Meskipun wakil rakyat keberatan dengan sistim prasmanan, toh fakta di lapangan menunjukkan lain. Sebanyak 16 perusahaan katering yang mendapat kontrak dari pemerintah menyatakan tidak bisa memenuhi layanan sistem kotak makanan. Mereka mengaku kesulitan dalam pembungkusan dan penyimpanan di maktab-maktab. Ketua PPIH Arab Saudi, Syairozy Dimyati menjelaskan pemerintah Arab Saudi hanya memberikan ruang tidak lebih dari 12 meter persegi untuk proses memasak, pembungkusan , dan penyimpanan di setiap maktab. Kondisi ini tidak memungkinkan karena dalam satu maktab, penyedia layanan katering harus menyiapkan makanan untuk sekitar 3.000 orang.

Apalagi, katanya, proses pengepakan harus dilakukan secara manual, karena otoritas haji Arab Saudi melarang perusahaan katering membawa mesin yang bisa bekerja dalam waktu singkat. Jika tetap nekad menggunakan kotak, makanan akan basi sebelum dibagikan kepada jemaah. Sebab, dibutuhkan waktu minimal empat jam hanya untuk proses pembungkusan di setiap waktu makan. Belum lagi proses pendistribusiannya kepada ribuan jemaah.

JIBI/SOLOPOS/Ant