Mahfud MD Ungkap Daftar Nama Dalang Rusuh Cipta Kerja, Tak Ada Nama SBY

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Mahfud MD mengungkapkan adanya daftar nama dalang kerusuhan yang menyertai persetujuan RUU Cipta Kerja oleh DPR. Daftar itu, klaimnya telah dikantongi pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo.

Ditegaskannya kemudian bahwa pemerintah tidak pernah menuduh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai aktor di balik kericuhan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Dalam berbagai kesempatan, menurutnya pemerintah juga tidak pernah menyebut Presiden ke-6 Indonesia itu sebagai aktor intelektual kerusuhan.

Promosi BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5% Selama Libur Lebaran 2024

"Saya ikut-ikut rapat. Tidak ada nama Pak SBY,” kata Mahfud MD dalam program Mata Najwa terkait UU Cipta Kerja, Rabu (14/10/2020).

Hyundai Motor Kembangkan Mobil Terbang

Mahfud MD menjelaskan bahwa ada aktor baik dan jahat dalam demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Serikat buruh adalah yang dengan tulus berjuang hak-hak buruh. Namun dalam peristiwa beberapa hari lalu itu terjadi banyak kerusuhan yang antara lain disertai pembakaran fasilitas umum dan aksi melempari polisi dengan benda tumpul.

“Itu ada aktornya. Itu yang kita list. Siapa ini yang mengarahkan ketemu di mana, uangnya berapa kita tahu,” kata Mahfud.

Dari Media Sosial

Politikus Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan bahwa tudingan kepada SBY memang berasal dari media sosial. Namun hal ini bertepatan dengan pernyataan sejumlah menteri yang mengatakan bahwa ada dalang di balik demonstrasi UU Cipta Kerja.

“Negara bilang ada yang mendalangi, lalu dibikin medsos jelas menyebut Presiden Ke-6, lalu negara membiarkan,” katanya.

Mau Modifikasi Jok Motormu? Ini Tips Honda

Benny pun menuntut pemerintah untuk segera menyampaikan kepada publik dalang yang dimaksud agar tidak terjadi disinformasi yang semakin besar. “Pemerintah kalau gak jelasin, ini pabirk hoaks paling besar,” katanya.

Adapun Direktur YLBHI Asfinawati mengatakan jangan sampai pertarungan elite politik mengecilkan aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.

“Kita jangan mengecilkan aksi ini kalau ada pertarungan elite. Banyak rakyat yang aksi karena kemauan sendiri dan jangan mengecilkan yang berhak aksi hanya buruh, karena kita tahu banyak klaster [dalam UU Cipta Kerja],” jelasnya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos