Mahfud MD Tegaskan Korban Pinjol Ilegal Jangan Bayar

Jika mengacu pada aspek hukum perdata yang juga menjadi sikap pemerintah, kegiatan pinjol ilegal dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan.

 Menko Polhukam Mahfud MD . (Bisnis-Rayful Mudassir)

SOLOPOS.COM - Menko Polhukam Mahfud MD . (Bisnis-Rayful Mudassir)

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan kepada para pelaku pinjaman online atau pinjol ilegal untuk segera menghentikan kegiatan mereka. Sebab, pinjol ilegal dinilai tidak sah dari sisi perdata maupun pidana.

PromosiDi Balik Rendahnya Konsumsi Buah, Ada Pangsa Pasar Besar di Luar Negeri

“Ini statement resmi pemerintah yang dihadiri OJK [Otoritas Jasa Keuangan] dan BI [Bank Indonesia], hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/10/2021). Kkonferensi pers itu juga dihadiri Ketua OJK Wimboh Santoso dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Menurut Mahfud, jika mengacu pada aspek hukum perdata yang juga menjadi sikap pemerintah, kegiatan pinjol ilegal dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan.

Baca juga: 3.516 Aplikasi Telah Diblokir, Ini Cara Mengecek Legalitas Pinjol

Dia bahkan meminta agar masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal tidak perlu membayar tagihan kepada para penyedia jasa pinjol. “Kepada yang sudah terlanjur menjadi korban jangan membayar,” tegas dia dilansir liputan6.com.

Kemudian, apabila masyarakat korban pinjol yang memutuskan tidak membayar mendapatkan masalah dari penyedia pinjaman, Mahfu mempersilakan korban melaporkan ke aparat kepolisian.

“Kalau karena tidak bayar lalu ada yang tidak terima lapor ke kantor polisi terdeka, polisi akan beri perlindungan,” lanjut Mahfud.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pinjol ilegal atau rentenir online yang berpotensi melanggar hukum.

Baca juga: Wow, Neraca Perdagangan RI Surplus 17 Bulan Beruntun!

Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan cyber patrol dan sejak 2018 telah memblokir/menutup 3.193 aplikasi/website pinjol ilegal. OJK meminta masyarakat waspada pinjaman online melalui SMS/WhatsApp karena penawaran tersebut merupakan pinjol ilegal.

Cek Legalitas Pinjol

OJK, seperti dikutip dari laman ojk.go.id, mengimbau masyarakat hanya menggunakan pinjaman online resmi terdaftar/berizin OJK serta selalu untuk cek legalitas pinjol ke Kontak 157/ WhatsApp 081157157157.

Adapun ciri-ciri pinjol ilegal adalah:
-Tidak terdaftar di OJK
-Penawaran menggunakan SMS/WA
-Bunga dan denda tinggi mencapai 1%-4% per hari
-Biaya tambahan lainnya tinggi bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman
-Jangka waktu pelunasan singkat
-Meminta akses data pribadi seperti kontak, foto, video, lokasi dan lainnya
-Penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi dan pelecehan
-Tak memiliki layanan pengaduan atau identitas kantor yang jelas

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Axiata dan XL Axiata Mengambil Alih 66,03% Saham Link Net

Rencana Pengambilalihan ini memperkuat langkah strategis Axiata ke segmen layanan fixed broadband yang selama ini masih terbuka luas.

Alfamart dan Nestlé Ajak UKM Bangkit di Festival UKM Sabang-Merauke

Festival UKM ini merupakan upaya Alfamart dan Nestlé untuk membantu dan memberdayakan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di seluruh Indonesia.

Jarang Dipakai, Mobil-Mobil Milik Warga Eks Miliarder Tuban Rusak

Setelah sempat menjadi 'crazy rich', warga Tuban kini dikabarkan bangkrut karena dana hasil ganti untung pembebasan lahan yang akan digunakan untuk proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban telah habis.

Ini Dia 5 Inspirasi Model atasan Batik Kekinian

Jika Anda masih bingung memilih baju atasan yang bagus, Anda bisa simak 5 inspirasi model atasan batik kekinian berikut ini

Pentingnya Pengembangan Model-Model Bisnis demi Optimalkan Investasi

Optimisme sektor industri terus terlihat pada Triwulan IV tahun 2021 dengan kembalinya PMI Manufaktur di level ekspansif dengan capaian 53,5.

Rekomendasi Tempat Wisata Air di Kuta yang Wajib Dikunjungi!

Untuk pemilihan akomodasi mulai dari hotel, hingga resort Anda bisa percayakan pada situs booking hotel terbaik yaitu Traveloka.

Sinergi BRI dengan KAI, Kelola Dana Lewat Fasilitas Notional Pooling

PT BRI Persero Tbk. memperluas dan mengembangkan layanan perbankan dengan sinergi perusahaan BUMN lain lewat fasilitas Notional Pooling.

Anjlok Nih! Cek Yuk Harga Emas Pegadaian, Jumat 28 Januari 2021

Geliat harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada Jumat (28/1/2022) ini terpantau turun untuk emas Antam dan UBS ukuran tertentu.

Miliader Kini Bangkrut, Warga Tuban Tak Dibekali Cara Mengelola Uang?

Sempat menjadi 'crazy rich', warga Tuban kini dikabarkan bangkrut karena dana hasil ganti untung pembebasan lahan yang akan digunakan untuk proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban telah habis.

Para Eks Miliarder Tuban Demo Minta Pekerjaan, Ini Tanggapan Pertamina

Setelah sempat menjadi miliarder karena mendapatkan ganti untung lahan, sejumlah warga di Tuban kini dikabarkan menuntut untuk mendapatkan pekerjaan dalam proyek itu.

+ PLUS Pemerintah Yakin Nasib Restrukturisasi Garuda akan Berakhir Baik

Pemerintah yakin proses restrukturisasi PT Garuda Indonesia Tbk. lewat payung hukum perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan berakhir baik seperti Philippine Airlines.

Kasus Meningkat, Varian Omicron akan Pengaruhi Ekonomi Indonesia?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewaspadai peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron yang berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi kuartal I-2022.

Embrio, Strategi BRI Ciptakan Talenta Digital Inovatif dan Tangguh

Melalui program Embrio ini, diharapkan muncul ide-ide ‘radikal’ dari Insan BRIlian yang dapat menjadi solusi untuk pertumbuhan bisnis BRI. 

Utang RI Paling Terkendali, Ini Perbandingannya dengan Negara Lain

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit fiskal dan utang Indonesia selama pandemi termasuk yang paling terkendali dan produktif.

Demi Fokus ke Lima Unit Bisnis, Unilever akan PHK 1.500 Karyawan

Unilever akan merampingkan model usahanya menjadi 5 unit bisnis. Hal ini berimbas pada pengurangan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.500 karyawan secara global.