Tutup Iklan

Mahfud Md: 86 Persen Koruptor adalah Sarjana

Mahfud Md. membuat kesimpulan bahwa perguruan tinggi merupakan pencetak koruptor di Indonesia.

 Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD. (Antara-Jojon)

SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD. (Antara-Jojon)

Solopos.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. menyebut 86 persen pelaku tindak pidana korupsi adalah sarjana.

Mahfud Md. membuat kesimpulan bahwa perguruan tinggi merupakan pencetak koruptor di Indonesia.

“Jika dilihat dari pelaku-pelaku korupsi dan kolusi, perguruan tinggi menjadi terdakwa utama di dalam kemelut yang menimpa bangsa ini. Terutama kemelut korupsi di Indonesia,” katanya dalam kuliah umum di Universitas Semarang (USM), seperti dikutip Solopos.com dari Bisnis.com, Kamis (21/10/2021).

Kendati demikian, dia menilai ke depan perguruan tinggi wajib menjadi garda terdepan dalam mengejawantahkan agenda-agenda peningkatan wawasan kebangsaan.

“Kampus tidak sebatas melakukan transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menjadi tempat di mana mahasiswa ditempa untuk bersikap layaknya sebagai warga negara yang memahami bangsanya sendiri,” ujarnya.

Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Korban Pinjol Ilegal Jangan Bayar 

Tidak hanya itu, Mahfud juga menyebutkan perguruan tinggi juga memiliki peran besar dalam membawa perubahan serta kemajuan bagi negara.

Bawa Kemajuan

“Namun juga harus diingat, bahwa perguruan tinggilah yang membawa kemajuan terhadap bangsa ini. Berkat lulusan perguruan tinggi banyak inovasi-inovasi dilakukan di berbagai hal,” tambah Mahfud.

Dia melanjutkan, pemantapan wawasan kebangsaan tidak hanya sebatas bagaimana setiap warga negara memiliki pengetahuan yang memadai tentang rancang bangun kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya, pemantapan wawasan kebangsaan harus sampai pada level kesadaran, yaitu kesadara atas realitas keberagaman bangsanya yang dibangun di atas empat konsensus kebangsaan dan kenegaraan sebagai penopang eksistensinya.

“Baik atau tidaknya wawasan kebangsaan akan bergantung pada tingkat pengetahuan dan kesadaran seorang warga negara itu sendiri,” ujarnya.

Pendapat Mahfud mendapat tanggapan politikus PAN, Alvin Lie.

Dia justru mempertanyakan, mengapa perguruan tinggi disalahkan dalam kasus korupsi.

“Berapa persen lulusan perguruan tinggi yang jadi koruptor,” ujarnya.

Pengamat penerbangan ini menegaskan, 100 persen koruptor adalah orang yang punya kekuasaan. Juga, 100 persen koruptor adalah tampok/ begal penyengsara rakyat.


Berita Terkait

Espos Plus

Pembahasan RUU PDP Belum Rampung, Kominfo Fokus Sosialisasi dan Edukasi

+ PLUS Pembahasan RUU PDP Belum Rampung, Kominfo Fokus Sosialisasi dan Edukasi

Progres terbaru dari pembahasan RUU PDP adalah pembahasan format lembaga pengawas yang akan bertanggung jawab menangani perkara perlindungan data pribadi hingga kini belum final.

Berita Terkini

Sadis, 24 Penumpang Bus di Nigeria Hangus Dibakar Perusuh

Juru bicara kepolisian Negara Bagian Sokoto, Sanusi Abubakar menyebutkan ada 24 penumpang di dalamnya ketika bus itu dibakar oleh pelaku.

Suku Jawa & Melayu Cerai Gegara Penjajah Eropa?

Suku Jawa dan Melayu berasal dari rumpun yang sama, namun konon bercerai gegara peran penjajah Eropa.

Kapolres: Demi Pancasila, Turunkan Seluruh Atribut Ormas!

Dengan demikian, kata Kapolres, tidak ada kesan egosentris atau arogan antarormas yang bisa memberikan rasa tidak aman kepada warga sekitar.

Tegur Karaokean di Warung, Bidan Kena Siram Air Panas

Insiden itu terjadi ketika korban menegur pelaku yang tengah berkaraoke dengan volume kencang sehingga menimbulkan suara bising di sekitar lokasi

Mudik Tak Dilarang, Tetapi Tetap Bangun Kewaspadaan saat Nataru

Ginting menegaskan pemerintah tidak melarang mudik saat momen nataru, namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi penularan Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan.

Asal-Usul Ramalan Jayabaya

Inilah asal-usul Ramalan Jayabaya yang sampai saat ini masih dipercaya sebagian masyarakat Indonesia.

+ PLUS Pembahasan RUU PDP Belum Rampung, Kominfo Fokus Sosialisasi dan Edukasi

Progres terbaru dari pembahasan RUU PDP adalah pembahasan format lembaga pengawas yang akan bertanggung jawab menangani perkara perlindungan data pribadi hingga kini belum final.

2 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional Jika UU Cipta Kerja Jalan Terus

Sebanyak 2 juta butuh dari seratusan pabrik mengancam melakukan mogok nasional jikan pemerintah nekat menjalankan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Video Viral Tentara Usir Mertua dari Rumah Dinas

Video viral memperlihatkan seorang prajurit tentara mengusir ibu mertuanya yang duduk di kursi roda dari rumah dinasnya.

Dosen UNJ Diduga Kirim Chat Mesum ke Mahasiswi

Kasus dugaan pelecehan diduga terjadi di Universitas Negeri Jakarta, di mana seorang dosen dilaporkan mengirim chat mesum kepada beberapa mahasiswa.

+ PLUS Membaca Pilpres 2024 Tanpa Jokowi

“Artinya, kalau misalnya ketiga nama ini dapat tiket [Pilpres 2024], sepertinya dengan pola sekarang berdasarkan konstitusi--mereka yang menang satu putaran langsung dilantik sebagai presiden--tidak akan tercapai."

Ahli ITB Jelaskan Penyebab Gunung Semeru Erupsi

Ahli vulkanologi ITB menjelaskan penyebab Gunung Semeru mengalami erupsi, salah satunya curah hujan tinggi.

+ PLUS Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terjebak Kegelapan

Upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia kategori berat makin rumit dan kompleks. Penyebab utama semua itu adalah dedikasi dan komitmen politik hukum penegakan hak asasi manusia yang lemah.

Arief Puyuono: Airlangga - Ganjar Capres Top Versi Ramalan Jayabaya

Arief Puyuono menyebut sosok Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto adalah figur yang cocok menjadi presiden berdasarkan Ramalan Jayabaya.

Kasus Covid-19 Melonjak, Swiss dan Belanda Kerahkan Tentara

Pemerintah Swiss dan Belanda kembali mengerahkan 2.500 anggota tentara untuk membantu pemerintah daerah menangani pandemi virus corona.

Satu Ton Rendang untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru di Lumajang

Pemkab Dharmasraya memiliki cara meringankan beban korban bencana guguran awan panas Semeru di Lumajang dengan memasak satu ton rendang dan akan dikirim pada Kamis (8/12/2021).