Mahfud MD: 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Tapi...

Menko Polhukam Mahfud MD mengajak menegaskan 56 pegawai KPK yang diberhentikan bakal direkrut menjadi ASN Polri, tetapi belum tentu jadi penyidik.

 Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan terkait rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/10/2020). (Antara-Humas Kemenko Polhukam)

SOLOPOS.COM - Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan terkait rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/10/2020). (Antara-Humas Kemenko Polhukam)

Solopos.com, JAKARTA — Nasib 56 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) masih belum jelas meskipun ada upaya perekrutan oleh Polri. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa puluhan pegawai itu tidak langsung menjadi penyidik, melainkan berstatus ASN.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD melalui akun Twitter-nya seperti ditilik Solopos.com, Rabu (29/9/2021). “Bukan penyidik, tapi ASN,” tegasnya.

Mahfud MD menjelaskan dasar Presiden Jokowi menyetujui rencana Kapolri untuk mengangkat 56 pegawai KPK sebagai ASN tersebut berdasarkan PP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa presiden berhak mengangkat dan memberhentikan ASN.

Baca juga: Kapolri Ingin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN Polri

“Dasarnya, Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020, ‘Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS’. Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014,” ujarnya.

Mahfud MD pun meminta kontroversi tentang TWK KPK itu diakhiri dan mengajak seluruh pihak berhenti mempersoalkan hal tersebut.
“Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan. Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar,” kata Mahfud.

Baca juga: Asale Mandalika, Surga Tersembunyi di Lombok

Dia juga menegaskan biar Kapolri yang mengatur masalah posisi pegawai KPK tersebut. Sementara itu diberitakan Detik.com sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo mengatakan siap merekrut 56 pegawai KPK untuk diangkat sebagai pegawai Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bareskrim.

Kapolri telah mengirimkan surat berisi usulan tersebut kepada Presiden Jokowi. Dalam surat itu dia meminta pegawai KPK yang diberhentikan itu direkrut sebagai ASN Polri. Usulan tersebut sudah mendapat respons lampu hijau.

Berita Terkait

Berita Terkini

Bukan Mati, Ini Vonis Hakim untuk Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

Asal Asul Nama Prabu Siliwangi yang Melekat pada Raja Sunda Galuh

Prabu Silwangi bukanlah nama dari salah satu Raja Sunda, lantas siapakah ia?

+ PLUS Waspada, Kenali Beragam Modus Kekerasan Seksual di Dunia Kampus

Modus kekerasan seksual yang dipakai pelaku terkesan akademik, seperti memberikan tugas kepada korban, disuruh memperbaiki nilai, mengajak meninjau lokasi penelitian dan bergabung dalam projek yang dikerjakan pelaku.

+ PLUS Akademisi Tolak Peleburan Litbang Komnas HAM dengan BRIN

Peleburan fungsi penelitian, pengembangan, riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi ke dalam BRIN hanya sah dilakukan di kalangan instansi pemerintah atau yang berada di bawah fungsi eksekutif.

Ajak Milenial Seru-Seruan, Daihatsu Hadirkan Urban Fest 2022 di Manado

Mengawali 2022, Daihatsu kembali menyelenggarakan program hiburan kekinian bagi para generasi muda dalam acara bertajuk Daihatsu Urban Fest – The Next Level,

Hakim Perintahkan Rampas Harta Heru Hidayat Terkait Asabri, Ini Datanya

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan perampasan harta Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, terkait korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) dan TPPU.

Solopos Hari Ini: Bhre Calon Terkuat

Suksesi Praja Mangkunegaran mulai menemui titik terang. Nama G.P.H. Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo, 24, kian menguat sebagai pemimpin baru Mangkunegaran.

10 Berita Terpopuler: Kisah Ki Semar dan Kasus Libatkan Polisi Boyolali

Ulasan petilasan Ki Semar atau Eyang Semar di kompleks wisata religi Gunung Srandil, Cilacap, Jateng dan kasus wanita dihina Kasatreskrim Boyolali menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Rabu (19/1/2022).

+ PLUS RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Hanya Fraksi PKS yang Menolak

DPR mengesahkah Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.

Karyawan dan Eks Karyawan Paytren Tuntut Yusuf Mansur Bayar Hak Mereka

Salah satu karyawan, Isaf, mengaku ia dan teman-temannya kini sedang bersiap untuk menggugat PT VSI yang dipunyai Yusuf Mansur. 

Ustaz Yusuf Mansur Kukuh dengan Investasi yang Digalangnya

Yusuf Mansur mengajak seluruh karyawan Paytren untuk bergembira.

Ibu Hamil Ditandu ke Puskesmas, Camat: Kerusakan Jalan Hal Biasa

Camat Rawas Ilir Muratara Syukur mengatakan kerusakan jalan menjadi hal biasa di saat musim hujan di daerah tersebut.

Mudik dari Malaysia, 3 TKW Positif Omicron

Kedua PMI terdeteksi Omicron tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang untuk mendapat perawatan.

Tuntut Hukuman Mati ke Heru Hidayat, Hakim: Jaksa Lampaui Kewenangan

Heru Hidayat dinyatakan terbukti bersalah tapi karena ia telah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara Jiwasraya maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara Asabri adalah nihil.

Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup, Jaksa: Ia Layak Dihukum Mati

Namun di mata mereka Heru yang Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera tetap layak dihukum mati sesuai tuntutan.

Ketimpangan Menurun dan Angka Melek Huruf Sragen Terendah di Soloraya

LBH Pers menilai pemidanaan dua orang polisi aktif penganiaya jurnalis Tempo di Kota Surabaya Nurhadi adalah preseden baik dalam hal perlindungan profesi jurnalis dan kebebasan pers.