Mahasiswa Tagih Janji Ganjar Gratiskan Pendidikan 12 Tahun

Solopos.com, SEMARANG — Aliansi Mahasiswa Semarang Raya (AMSR) menuntut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, merealisasikan janjinya menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun.

Tuntutan itu disampaikan AMSR dalam demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jateng, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Selasa sore (6/5/2014). Pengunjuk rasa dari Universitas Negeri Semarang (UNES) dan IKIP PGRI mengusung spanduk putih panjang bertuliskan “Pendidikan Untuk Semua” serta sejumlah poster.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kami meminta Gubernur Jateng merealisasikan janji pada kampanye pemilihan gubernur [pilgub]  2013 lalu yang menjanjikan pendidikan gratis 12 tahun,” kata Koordinator Aksi, Bayu Hartono.

Menurut dia, saat ini pendidikan di Jateng belum memuaskan, terbukti dari angka partisipasi murni tingkat SD sebesar 98,30%, SMP 78,92%, dan SMA hanya 67%. Kondisi ini belum memenuhi target Millennium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium 2015 pendidikan di Jateng yakni 100%.

”Anggaran pendidikan di APBD Jateng memang sudah mencapai 20 persen, tapi belum merata di semua kabupaten/kota anggaran pendidikan juga 20 persen,” tandas Bayu.

Dengan kondisi ini, lanjut dia, di daerah masih banyak ditemui gedung-gedung sekolah yang roboh dan sarana pendidikan yang tidak memadai, sehingga terjadi ketimpangan kualitas pendidikan di Jateng. Dia mencontohkan kualitas pendidikan di Kabupaten Brebes, Magelang dan Banjarnegara masih sangat tertinggal dibandingkan daerah lain. ”Gubernur Ganjar harus bisa membuktikan janjinya pendidikan gratis 12 tahun. Jangan sekedar janji politik saja,” harap dia.

Dalam tuntutannya AMSR, selain menuntut Gubernur Jateng merealisasikan janjinya, juga memastikan pendidikan tersedia bagi semua warga, tanpa diskriminasi status atau fisik seseorang. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Nur Hadi Amiyanto yang menemui pengunjuk rasa, menyatakan angka partisipasi murni tingkat SD sudah 100%, SMP mencapai 98%, dan SMA mencapai 70%. ”Untuk SMP dan SMA memang belum bisa mencapai 100 persen, dan ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk bisa 100 persen,” ujar dia.

Menanggapi tuntutan 20% anggaran pendidikan di APBD kabupaten/kota, Nur Hadi menyatakan menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. ”Kalau APBD Jateng sudah 20 persen, untuk APBD kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah setempat, bukan provinsi,” ungkap dia.