Mahasiswa IAIN Surakarta Tuntut Transparansi Biaya Praktikum

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Keadilan (Malik) melakukan aksi unjuk rasa menuntut transparansi biaya praktikum, di kampus setempat, Kamis (22/11/2012). (JIBI/SOLOPOS/Nenden Sekar Arum N)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Koordinator Lapangan Malik, Arif Rahman Hakim, memaparkan selama ini mahasiswa mempertanyakan penggunaan biaya praktikum yang mereka bayarkan sebesar Rp300.000 per semester bersamaan dengan pembayaran SPP. Karena selama ini mereka merasa tidak mendapatkan fasilitas sesuai dengan nominal yang mereka bayarkan.

Selain itu mahasiswa juga masih ditarik biaya untuk pelaksanaan praktik perkuliahan lapangan (PPL) dan kuliah kerja lapangan (KKL). Namun subsidi yang diberikan kampus hanya Rp100.000 per kelompok untuk PPL dan Rp50.000-Rp80.000 per mahasiswa untuk KKL. “Tiap semester kami sudah bayar, kok masih ditarik biaya lagi. Selain itu fasilitas yang kami dapatkan tidak sebanding. Misalnya untuk praktik PPL kami hanya dapat satu buku fotokopi-an yang digunakan per kelompok,” jelasnya.

Arif menambahkan pihaknya telah mengadakan audiensi dengan pihak pimpinan fakultas untuk meminta keterangan jelas mengenai penggunaan biaya, serta standar operasional prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan PPL dan KKL. Namun audiensi yang dilaksanakan Selasa (20/11/2012) itu dianggap belum memberikan kejelasan. “Pihak pimpinan tidak menjelaskan semua penggunaan biaya. Mereka juga kami anggap tidak memberikan itikad baik dengan memberikan rincian alokasi dana,” tegasnya.

Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa itu dilakukan di halaman Fakultas Tarbiyah dan Bahasa dilanjutkan ke depan gedung rektorat. Para mahasiswa melakukan orasi sekaligus membawa poster-poster dengan tulisan yang menunjukkan aspirasi mereka, antara lain bertuliskan ‘Mahasiswa bukan Sapi Perahan dan Mahasiswa bukan ATM Berjalan.

Sementara itu, Pembantu Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Bahasa, Imam Ma’ruf, memaparkan uang praktikum yang dibayarkan mahasiswa bersamaan dengan SPP setiap semesternya masuk ke pusat, dan pihak kampus mendapatkan dana operasional berdasarkan anggaran dari pusat. Penganggaran dana di tingkat institut dibahas setahun sebelum pelaksanaan di Pusat. “Fakultas hanya menerima yang telah diputuskan pusat, sehingga harus mengalokasikannya agar cukup,” jelasnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis.

Imam menambahkan pihaknya bisa saja membeberkan secara detail mengenai penggunaan biaya praktikum, hanya saja dirinya terbentur pada etika pembiayaan. Dia mencontohkan tentang anggaran untuk honorarium dosen. “Saya rasa kurang etis jika honor dosen sampai dipublikasikan,” paparnya.