GUNUNGKIDUL — Ingin menjadi calon kepala desa di Gunungkidul? Siapkan uang puluhan juta rupiah. Hal ini dikarenakan, desa tidak memiliki anggaran untuk penyelenggaraan pilkades.
Pengurus Semar, Paguyuban Kades Gunungkidul Bambang Setiawan mengatakan kebutuhan rata-rata pilkades di setiap desa tidaklah sama. Desa yang memiliki banyak padukuhan otomatis akan menyedot biaya yang cukup besar. Ironi, kenyataan itu membuat setiap cakades harus siap-siap merogoh kantong saku dalam-dalam untuk memikul kekurangan biaya pelaksanaan pilkades.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Di Gunungkidul belum ada pola pilkades yang murah. Karena desa tidak punya anggaran khusus untuk menggelar pesta demokrasi itu. Akibatnya, biaya pelaksanaan Pilkades biasanya akan dibebankan kandidat dan pelantikan dibebankan calon yang menang. Inilah yang memberatkan,” kata Bambang, Minggu (17/2/2013).
Bambang mencontohkan seperti pilkades di Desa Kepek Kecamatan Wonosari dengan jumlah pemilih sekitar 7.000 warga dari 10 padukuhan dibutuhkan anggaran pilkades sampai pelantikan nanti menghabiskan Rp70 juta. Beban akan semakin berat jika hanya akan ada dua calon yang muncul karena sistem tanggung renteng untuk membiayai kebutuhan pilkades bisa menembus Rp60 juta karena subsidi Pemkab tidak akan lebih Rp14 juta.
”Bisa jadi kekurangan biaya itu akan dibagi dua calon masing-masing sekitar Rp22 juta per calon. Itu belum cost politik cakades untuk operasional pemenangan. Masih harus dibebankan biaya pelantikan yang bisa menembus Rp 20 juta bagi kades terlantik karena subsidi pelantikan pemkab hanya Rp 2,5 juta saja. Ya bersihnya harus siap Rp60 juta,” ujar Bambang yang berniat mencalonkan kembali Pilkades Kepek tahun ini.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
