MAFIA MIGAS : Menteri ESDM Sebut Transaksi Tak Jelas Petral US$18 Miliar, Pertamina Menyanggah

Mafia migas menjadi isu yang berujung pada audit forensik Petral. Namun ada yang berbeda antara keterangan Menteri ESDM dan Pertamina.

Solopos.com, JAKARTA — Hasil audit Pertamina Energi Trading Limited (Petral) tidak menyebutkan jumlah kerugian negara selama 2012-2015. Padahal, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebut ada transaksi tidak jelas selama tiga tahun terakhir.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Direktur PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan hasil audit Petral telah selesai. Namun, hasil audit tersebut tidak menyebutkan jumlah kerugian negara dari 2012 hingga 2015. Hasil audit yang dilakukan Korda Mentha juga tidak menyebutkan nominal transaksi tidak jelas selama tiga tahun periode audit.

Pernyatan ini menyanggah perkataan Menteri ESDM Sudirman Said yang mengungkapkan terdapat transaksi tidak jelas di tubuh Petral selama tiga tahun senilai US$18 miliar. “Di laporannya, tidak ada angka US$18 miliar,” katanya seusai Konferensi Pers Hasil Audit Petral di Jakarta, Senin (9/11/2015).

Dwi Soetjipto melanjutkan audit forensik Petral yang dilaksanakan pada 1 Juli hingga 30 Oktober 2015 tersebut menemukan beberapa hal penting, terutama terkait inefisiensi rantai suplai pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) di tubuh Petral. Inefisiensi ini meningkatkan risiko kemahalan harga crude oil dan produk yang dibeli Pertamina.

Dia melanjutkan terdapat tiga faktor yang menyebabkan kemahalan ini. Pertama, kebijakan Petral dalam proses pengadaan, pengaturan tender Mogas, dan kelemahan pengendalian HPS. Kedua, kebocoran informasi tender. Terakhir, pengaruh pihak eksternal.

Menurut Dwi, penunjukan Petral untuk melakukan pengadaan minyak mentah dan BBM telah dilakukan sejak 2009. Pada 2012, terdapat peraturan baru yang memprioritaskan peserta tender hanya dari perusahaan minyak negara (national oil company/NOC).

Adapun terkait informasi rahasia, hasil audit menemukan beberapa email maupun chatting yang ditengarai pemberian informasi soal harga patokan dan volume kepada pihak ketiga. Sementara itu, pengaruh pihak eksternal terkait dengan pengembangan bisnis serta negosiasi term and condition.

Selain itu, ditemukan bahwa Petral sangat memiliki ketergantungan pada satu penyedia jasa Marine Service dan Inspektor, dan potensi risiko piutang tak tertagih karena tidak adanya batas kredit bagi counterparties.

Selanjutnya, Dwi berjanji hasil audit akan dijadikan dasar untuk memperbaiki proses bisnis dalam pengadaan minyak mentah dan BBM. “Dalam enam bulan ke depan akan membangun kembali prosedur serta upaya untuk mendapatkan harga yang lebih baik,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengambil langkah untuk menindak pegawai Pertamina yang membocorkan informasi tender. Sayangnya, auditor belum bisa menggali lebih jauh detail pasti pihak yang membocorkan. Di sisi lain, orang internal Pertamina juga masih belum kooperatif. “Kami akan lakukan penelitian lebih lanjut,” ungkapnya.

Lebih jauh, Dwi mengatakan tidak memiliki kapasitas untuk menindak pihak luar yang mengintervensi Petral. Perusahaan pelat merah tersebut akan melihat lebih lanjut aspek legal sebelum membawa ke ranah hukum.

Proses likuidasi secara formal akan dapat dilaksanakan setelah seluruh proses tersebut tuntas. Proses untuk Petral dan Zambesi, likuidasi diperkirakan akan tuntas pada akhir Januari 2016, sedangkan PES akan tuntas pada akhir Maret 2016.

Sementara itu, Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman menambahkan anggaran audit forensik Petral memakan US$1 juta. Saat ini seluruh aset Petral dialihkan kepada PT Pertamina, termasuk global bond Pertamina senilai US$48 juta yang dipegang oleh Petral.

Mengenai risiko piutang tak tertagih, Arief mengungkapkan akan berusaha menagih meskipun tidak ada di dalam laporan keuangan. Syaratnya, piutang tersebut memiliki aspek legal yang kuat. “Kami tuntaskan akhir tahun, akan ada auditor finansial yang melihat klaim-klaim ini,” jelasnya.