Geruduk PLN, Jokowi-Rudy lunasi PJU Rp 8,9 miliar

BAYAR TAGIHAN LISTRIK- Walikota, Joko Widodo (tengah), bersama Wakil Walikota, FX Hadi Rudyatmo (kanan), membayar tunggakan pajak penerangan jalan umum (PPJU) kepada Manajer PLN APJ Surakarta, Puguh Dwi Atmanto, di kantor PT PLN Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Purwosari, Solo, Selasa (3/1/2012). Pemerintah Kota Solo, membayar tunggakan listrik PLN dengan uang pecahan Rp 100.000, Rp 50.000 hingga pecahan Rp 100 senilai total Rp 8.930.984.865 . (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)

Pemadaman listrik penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang Jl Slamet Riyadi akhir tahun 2011 berbuntut panjang. Selasa (3/1/2012) siang, pasangan orang nomor satu di Solo, Joko Widodo (Jokowi) dan FX Hadi Rudyatmo (Rudy) bersama Ketua DPRD, YF Sukasno mendatangi Kantor APJ PLN Wilayah Surakarta untuk melunasi tagihan sebesar Rp 8.930.984.865.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Menariknya, kedatangan Jokowi-Rudy dikawal ratusan Wong Solo. Massa pendukung Jokowi-Rudy tiba secara bergelombang di Kantor APJ PLN Surakarta sejak pukul 10.30 WIB. Mereka berkerumun di pelataran kantor PLN hingga kedatangan Jokowi-Rudy sekitar pukul 12.45 WIB. Setelah sempat tertahan di bagian luar kantor, massa yang datang ingin melihat langsung pembayaran tagihan menggunakan uang tunai itu diperbolehkan masuk pukul 13.15 WIB.

Jokowi-Rudy dan ratusan Wong Solo diterima langsung oleh Manajer APJ PLN Surakarta, Puguh Dwi Atmanto. Kendati pertemuan unsur pimpinan Pemkot dan APJ PLN berlangsung cukup ramah, namun massa terlanjur emosi. Mereka berteriak-teriak memprotes pemadaman listrik PJU yang dilakukan APJ PLN Surakarta. Beruntung aksi tersebut tidak sampai menjurus tindakan anarkhitis. Walikota Solo, Jokowi dalam pertemuan tersebut menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Solo atas insiden pemadaman listrik PJU.

Dia menegaskan adanya tagihan hingga Rp 8,9 miliar bukan karena Pemkot tidak mampu/tidak ingin membayar. Melainkan harus mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jokowi meminta insiden pemadaman listrik untuk kepentingan umum tidak terjadi lagi di Solo. “Bukan apa-apa, seperti ini yang dirugikan masyarakat, bukan Pemkot. Bila ada yang berkaitan dengan masyarakat supaya didahulukan. Mudah-mudahan pemadaman listrik kemarin merupakan yang pertama sekaligus terakhir,” tandasnya.

(JIBI/SOLOPOS/Kurniawan)