Solopos.com, SEMARANG — Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, di Rumah Dinas Gubernur Jateng, Puri Gedeh, Kota Semarang, Selasa (7/6/2022). Dalam pertemuan Luhut dan Ganjar itu dibahas terkait polemik penerapan tiket naik ke area stupa Candi Borobudur yang mencapai Rp750.000 untuk wisatawan domestik atau turis lokal.
Ganjar mengatakan dalam pertemuan itu dirinya mengusulkan kepada Luhut agar penerapan tiket atau tarif naik ke area stupa Candi Borobudur ditunda. Menurutnya, diperlukan beberapa langkah sebelum akhirnya kebijakan itu diterapkan. Terlebih banyak masyarakat yang melayangkan protes terkait wacana itu.
Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital
“Saya sampaikan kepada beliau, ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, di-postpone dulu, dan memang TWC (Taman Wisata Candi) sama balai sedang komunikasi maka masyarakat tidak perlu resah. Itu penting untuk disampaikan,” kata Ganjar usai bertemu dengan Luhut terkait pembahasan tiket naik ke Candi Borobudur di Rumah Dinas Puri Gedeh, Kota Semarang, Selasa (7/6/2022).
Ganjar menjelaskan penataan di kawasan Candi Borobudur memang masih terus dilakukan. Maka dari itu harus dicarikan skema-skema terbaik untuk mengatur wisatawan yang hendak naik ke atas candi. Baik dengan pembatasan kuota maupun dengan instrumen lain seperti salah satunya penentuan tarif masuk.
“Kita postpone dulu. Tadi Pak Menteri (Luhut) sudah menyampaikan, Pak Gub itu kita postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana,” ungkapnya.
Baca juga: Ganjar Minta Tiket Naik Candi Borobudur Ditunda, Luhut Setuju
Beberapa waktu lalu Luhut memberikan pernyataan terkait rencana tiket naik ke area Candi Borobudur mencapai Rp 750.000 untuk wisatawan lokal. Sedangkan untuk turis asing atau wisatawan mancanegara mencapai US$100.
Alasan penerapan tiket naik Candi Borobudur yang terkesan mahal itu, menurut Luhut adalah demi menjaga dan kelestarian bangunan yang menjadi situs warisan dunia dan tujuh keajaiban dunia itu. Meski demikian, keputusan itu belum final dan masih perlu dikaji kembali.
“Memang setelah itu TWC pun menyampaikan akan ditindaklanjuti dengan Balai. Itu artinya butuh pranata regulasi terus kemudian kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka yang akan mengeksekusi,” jelas Ganjar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
