Luhut: Saya Tak Cari Makan dari PCR!

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Manives) Luhut Binsar Pandjaitan membantah mencari makan dari bisnis PCR.

Ia meminta jangan menyamakan harga PCR saat ini yang berkisar Rp300.000 dengan saat situasi kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya.

Promosi BRI Pastikan Video Uang Hilang Efek Pemilu untuk Bansos adalah Hoaks

“Bedakan situasi normal dengan situasi chaos. Sekarang situasinya Covid-19 sudah terkendali, dulu sedang tinggi-tingginya, tentu beda,” ujar Luhut dalam podcast di Youtube Deddy Corbuzier, seperti dikutip Solopos.com, Rabu (10/11/2021).

Jawaban Luhut itu disampaikan setelah Deddy Corbuzier menanyakan kenapa harga PCR bisa berbeda dengan selisih yang cukup jauh. Beberapa tahun lalu harga PCR paling murah Rp900.000 sedangkan saat ini sudah turun menjadi Rp300.000.

Luhut lalu bercerita tentang situasi saat pemerintah “panik” dengan situasi Covid-19 yang tak terkendali.

Saat itu semua orang tidak menyangka bahwa Covid-19 berdampak dahsyat dari yang semula hanya dikira flu biasa.

“Soal PCR, dulu kita tidak menyangka Covid-19 akan seperti ini. Akhirnya harus PCR. Saat itu bahkan tarif PCR masih sangat mahal. Ada seorang calon komisaris di BNI yang menjalani PCR dengan tarif Rp7 juta. Akhirnya kita cari PCR ke berbagai negara. Di Eropa sangat mahal. Akhirnya kita ketemu di China, harganya sepersepuluh. Dibawalah ke Indonesia sampelnya, dicek di UI, ternyata bagus sekali. Akhirnya itu yang kita pakai,” jelasnya.

Tak Cari Makan

Luhut memastikan dirinya tidak mencari makan dari bisnis PCR di kala pandemi. Justru, Luhut mengaku banyak mengeluarkan uang untuk membeli reagen yang lantas dipakai secara gratis untuk PCR pasien Covid-19.

“Saya sebenarnya gak ingin cerita soal ini, kalau tangan kanan memberi tangan kiri jangan sampai tahu. Tapi ya itu, serba salah. Saya memberi malah di-bully. Justru saya banyak keluar uang untuk membeli reagen yang dipakai untuk PCR gratis,” katanya.

Pensiunan jenderal TNI itu mempersilakan PT Genomi Solidaritas Indonesia (GSI) miliknya yang menyediakan jasa PCR diaudit secara terbuka.

Ia mengklaim tidak mengambil keuntungan dari penyediaan jasa PCR di PT GSI. “Audit saja. Silakan. Saya sangat terbuka. Saya tidak ambil untung dari PCR,” tandasnya.

Terkait wacana pengetatan kembali persyaratan transportasi dengan PCR, dirinya sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo. Sangat mungkin pemberlakuan PCR akan dilaksanakan pada Natal dan Tahun Baru.

“Ayolah. Jangan merasa kita sudah aman. Di beberapa negara sudah berkembang varian baru. Kita harus waspada dan selalu hati-hati. Jangan sampai PPKM lagi. Mau PPKM lagi? Satu pekan kita rugi Rp5,2 triliun. Lapangan kerja hilang, banyak orang nganggur. Mau kita seperti itu lagi?” katanya.