Luhut Kawal Reformasi Regulasi demi Pesatnya Investasi Dalam Negeri

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah Indonesia terus menyiapkan berbagai reformasi regulasi untuk mendukung masuknya investasi dan mendorong transformasi ekonomi.

“Pemerintah juga memastikan akan terus menyiapkan skema insentif yang atraktif untuk mendukung investor domestik dan asing,” katanya dalam Mandiri Investment Forum 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Luhut menjelaskan saat ini pemerintah telah memberikan beragam insentif mulai dari tax holiday, kemudahan perizinan, insentif untuk kawasan industri hingga prioritas Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk pengadaan pemerintah dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga: Jokowi Ingin Kemudahan Investasi RI Masuk 40 Besar Dunia

“Ke depan, kami akan terus fokus mengimplementasikan regulasi untuk memfasilitasi investasi yang bisa mendorong transformasi ekonomi Indonesia dan berharap investor tidak ragu mengontak saya jika mengalami masalah dalam berinvestasi,” katanya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Luhut menuturkan di tengah gelombang kenaikan kasus Covid-19 karena varian Omicron, pemerintah Indonesia tetap waspada dan terus melakukan upaya penanganan pandemi mulai dari percepatan vaksinasi, penegakan protokol kesehatan, 3M, 3T dan penegakan penggunaan PeduliLindungi di tempat umum.

Namun, menurut Luhut, varian baru Covid-19 itu bukan satu-satunya sumber ketidakpastian yang akan dihadapi di 2022. Masalah perubahan iklim menjadi salah satu isu utama yang harus jadi perhatian.

Baca Juga: Mantap! Investasi Manufaktur Indonesia Tembus Rp325 Triliun

Sejalan dengan kepedulian terhadap pemanasan global dan komitmen terhadap Perjanjian Paris, Indonesia pun akan terus memastikan bahwa investasi yang akan masuk ke tanah air harus berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Kami ingin memastikan investasi yang masuk harus ramah lingkungan,” katanya.

Luhut pun menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah terkait komitmen untuk memitigasi dampak perubahan iklim, mulai dari memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara, penggunaan energi baru terbarukan (EBT), mengimplementasikan pajak karbon hingga mendorong industri baterai kendaraan listrik.