Solopos.com, JAKARTA—PDIP kembali menegaskan tidak sepakat dengan penundaan Pemilu 2024. PDIP meminta seluruh komponen bangsa menghormati Presiden Joko Widodo yang menegaskan pemerintah sepakat dengan Pemilu 2024 digelar 24 Februari 2024.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto pun mempertanyakan kapasitas Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang berbicara tentang penundaan Pemilu 2024.
Promosi Peringati Hari Raya Nyepi, BRI Peduli Bagikan 1.000 Paket Sembako di Bali
“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (14/3/2022), seperti dilansir Antara.
Baca Juga: Rocky Gerung: Luhut Binsar Pandjaitan Pimpin Makar dari Dalam
Hasto mengatakan hal itu seusai mengisi Kuliah Umum bertema Indonesia dalam Geopolitik Global di aula Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), menanggapi pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.
Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Persoalan itu yakni masalah kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Beliau [Luhut] harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam,” kata Hasto lagi.
Baca Juga: Pemilu 2024 Momentum Penguatan Oligarki
Dia pun mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024.
PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
Luhut, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
Baca Juga: Usul Jokowi Presiden 3 Periode, Luhut: Itu Suara Rakyat
“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” tegasnya.
Oleh karena itu, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. “Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto.
Energi Positif
Hasto menambahkan pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.
Baca Juga: Jokowi Luhut Pengkhianat Trending Topic, Kenapa?
“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” kata Hasto.
Atas dasar hal itu, Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan legacy bagi kepemimpinan Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri.
Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan hasil big data yang menunjukkan banyak pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP yang mendukung Pemilu 2024 ditunda. Dikutip dari YouTube akun Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022), Luhut mengungkapkan hasil big data tersebut berasal dari percakapan 110 juta orang di media sosial, mulai dari Facebook hingga Twitter.
Baca Juga: Luhut: Bukan Mustahil, Jokowi Tiga Periode Tergantung DPR
“Kita kan punya big data. Dari big data meng-grab 110 juta, macam-macam Facebok, ada orang main Twitter, Twitter 10 juta lah. Orang-orang ini ada di Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDIP, PKB, Golkar, di mana-mana ceruk ini,” katanya dilansir dari Bisnis.com, Jumat (11/3/2022).
Menurutnya, percakapan-percakapan tersebut sebagian besar tidak menginginkan pemerintah menghabiskan dana hingga lebih dari Rp110 triliun untuk pemilihan presiden pada 2024 di tengah kondisi saat ini. “Dari data itu, bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk milih keadaan gini, ngapain sih. Pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak. Itu rakyat yang ngomong,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
