LSM desak DPR bentuk Panja aset negara

Jakarta–LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak DPR untuk segera membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengawasi secara ketat transparansi penggunaan sejumlah lahan yang merupakan aset negara.

“Komisi II DPR agar serius membentuk Panja aset negara,” kata Koordinator Sekretariat Nasional Fitra, Uchok Khadafy, di Jakarta, Rabu (23/6).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Uchok Khadafy , pembentukan Panja aset negara dapat membuat ditemukannya berbagai dugaan kejanggalan dalam kontrak sewa-menyewa seperti dalam hal penyewaan lahan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta .

Namun, ia juga mengutarakan harapannya agar Panja tersebut bukanlah dijadikan alat untuk menekan secara politik kepada Badan Pengurus Gelora Bung Karno dan Sekretariat Negara terkait kerja sama dengan sejumlah pihak perusahaan swasta.

Fitra juga menghendaki agar DPR mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar melakukan audit investigasi terhadap kontrak antara perusahaan swasta dan Sekretariat Negara terkait aset tersebut.

Terkait dengan GBK Senayan, LSM itu juga meminta DPR mendesak Setneg dan Badan Pengurus GBK untuk melakukan perundingan ulang  ulang kepada 19 perusahaan yang melakukan penyewaan lahan GBK.

“Dasar perhitungan kontribusi perusahaan kepada negara harus diubah,” katanya.

Ia memaparkan, setoran tetap dari perusahaan kepada negara seharusnya bukan hanya berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) dari Badan Pusat Statistik (BPS) tetapi juga ditambah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga tanah.

ant/rif