LSI: Boediono dan Sri Mulyani terancam kehilangan jabatan

Jakarta–Gonjang-ganjing skandal Bank Century merupakan bagian terberat bagai Boediono dan Sri Mulyani selama kariernya di pemerintahan. Jika responsnya kurang memadai, keduanya terancam kehilangan jabatannya selaku Wapres dan Menteri Keuangan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif LSI-Network, Denny JA, dalam rilis mengenai analisis media yang diterima detikcom, Senin (30/11). Media yang dianalisis adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika dan Seputar Indonesia periode 16 hingga 30 November 2009.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Denny, ada tiga hal yang memberatkan Boediono dan Sri Mulyani dalam situasi saat ini. Pertama, persepsi negatif terhadap Boediono dan Sri Mulyani dalam hubungannya dengan kasus Bank Century meningkat. Sebelum laporan BPK ke DPR, persepsi negatif terhadap Boediono 55%, kini 85%. Sebelum laporan BPK, persepsi negatif terhadap Sri Mulyani 45%, kini 65%.

“Lembaga setinggi BPK sudah mengumumkan ke publik banyaknya kejanggalan dalam proses penyelamatan Bank Century yang sudah menelan biaya Rp 6,7 triliun. Boediono dan Sri Mulyani dianggap memainkan peran kunci dalam proses itu,” katanya.

Kedua, tekanan publik semakin menggelinding dan mengarahkan target kepada mereka berdua.  Yang dianggap bertanggung jawab atas kasus Bank Century, Boediono menempati peringkat pertama 56%. Sri Mulyani peringkat kedua 35%. Sebesar 9% dialamatkan kepada tokoh/lembaga lain. Para tokoh senior yang dihormati bahkan sudah pula secara terbuka minta mereka berdua non-aktif sementara.

Ketiga, yang paling berat adalah perubahan fungsi mereka sendiri. Selaku profesional, mereka berdua berharap menjadi solusi bagi pemerintahan SBY 2009-2014. Kini pelan-pelan, mereka malah menjadi beban. Alasan yang dikemukakan, sekitar 35% mereka berdua potensial membuat pemerintahan SBY tak fokus. Lebih banyak lagi 55% mereka dianggap akan menggerogoti wibawa moral pemerintahan. Sisanya 10 % untuk alasan lain.

Boediono dan Sri Mulyani juga menjadi target baru aksi protes sejalan dengan bergesernya isu. Setelah pidato SBY soal rekomendasi tim 8 dan penyerahan laporan BPK ke DPR (23/11/2009), isu yang dominan dalam aksi protes bergeser, dari Bibit-Chandra ke Bank Century.

“Sebelumnya media massa, yakni 16 hingga 23 November, memberitakan soal Bibit-Chandra sebanyak 75% dibandingkan soal Bank Century yang hanya 25%. Kini sebaliknya, hanya 20% media memberitakan soal Bibit-Chandra. Sedangkan soal Bank Century sebanyak 80%,” ungkap Denny.

Denny menambahkan, untuk kasus Bibit-Chandra, SBY relatif berhasil mengatasi masalah tanpa perlu mengorbankan Kapolri dan Jaksa Agung. Solusi terpenting saat itu adalah menjalankan sekitar 90% rekomendasi Tim 8, antara lain kasus Bibit-Chandra berhenti tidak masuk ke pengadilan dan reposisi di tubuh aparat hukum.

“Namun belum pasti, apakah SBY juga bisa mengatasi masalah Bank Century tanpa harus mengorbankan Boediono dan Sri Mulyani,” ujar Denny.

Terkait hal tersebut, LSI mengeluarkan sejumlah rekomendasi, antara lain karena berpotensi melebar dan berlarut-larut, pihak yang memiliki otoritas sejak awal harus mendisain solusi untuk kasus Bank Century secara tuntas dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jika tidak, kasus Bank Century ini akan melumpuhkan tak hanya seratus hari pemerintahan SBY-Boediono, tapi juga menjadi beban moral pemerintahan ini pasca 100 hari.

Ada lima solusi untuk menangani kasus Bank Century yang fair.  Pertama, efektifkan hak angket DPR untuk mendapatkan informasi seakurat mungkin. Kedua, buka aliran dana Bank Century hingga ada data untuk verifikasi rumor yang meluas soal dana kampanye.

Ketiga, KPK dengan wibawa dan recordnya ikut mengelaborasi kemungkinan terjadinya korupsi di balik kasus Bank Century. Empat, berikan sanksi yang proporsional kepada pihak yang terlibat sesuai dengan jenjang keterlibatannya.

“Kelima, selesaikan kasus Century sesingkat-singkatnya. Banyak masalah besar bangsa lain yang juga perlu diatasi,” tegas Denny.

dtc/isw