LPSE hemat anggaran negara Rp 70 Triliun

Jakarta--Jika semua lembaga pemerintahan hingga kabupaten dan kota menggunakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) maka anggaran negara yang bisa dihemat mencapai Rp 70 triliun, kata plt Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo.

“Total anggaran pengadaan barang dan jasa di Indonesia mencapai Rp350-400 triliun,” kata Agus Rahardjo pada peluncuran LPSE di lingkungan BPPT, di Jakarta, Jumat.

Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya

Ia mengatakan, dengan LPSE bisa dilakukan penghematan dalam proses pengadaan barang dan jasa sekitar 19-23 persen, karena sistem yang lama yang dilakukan secara manual memudahkan orang menggelembungkan tawaran hingga 100-300 persen.

Menurut dia, seluruh lembaga pemerintah diharapkan sudah menggunakan LPSE dalam menjalankan aktifitas lelang dan penanganan proyek dan tender-tender di lembaganya dua sampai tiga tahun lagi.

Dia mengatakan, yang sudah menggunakan LPSE adalah 33 pemerintah provinsi, 494 pemerintah kabupaten/ kota, 80-an kementerian dan lembaga pemerintah di pusat, hingga BUMN dan BUMD, yang totalnya menjadi sekitar 600-an lembaga.

Saat ini, ujarnya, lembaga negara yang sudah menggunakan LPSE baru 60 lembaga pemerintah dari 600-an yang ada, termasuk pemerintah daerah dari mulai Aceh sampai Papua, dengan total anggaran mencapai Rp 8 triliun yang berarti telah dilakukan penghematan sekitar Rp 1,6 triliun.

Agus  mengharapkan, akhir 2010 jumlahnya sudah mencapai 150 lembaga yang menggunakan sistem LPSE.

“Saya memberi pujian pada pemprov Jawa Barat dan Gorontalo yang berkomitmen sangat tinggi menggunakan LPSE ini, dimana sampai 90-95 persen pengadaan barangnya diproses dengan LPSE,” katanya.

Ia menyayangkan Pemprov DKI Jakarta justru tidak menggunakan LPSE yang sistemnya dibangun oleh anak negeri dengan basis “Open Source” dan disediakan oleh LKPP secara gratis termasuk pelatihan penggunaannya.

“Mungkin yang gratis justru tidak menarik, buktinya Pemda DKI malah memilih sistem dari IBM yang tidak gratis. Tapi sistemnya memang dipegang oleh panitia mereka sendiri sehingga tingkat keterpercayaannya juga berkurang,” katanya.

Ant/tya