Harianjogja.com, BANTUL—Ketidakjelasan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Bantul menimbulkan kebingungan di masyarakat. Apalagi hingga kini usulan pengangkatan CPNS oleh Pemkab Bantul belum disetujui pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul Supriyanto mengatakan, saat ini masyarakat kebingungan mengenai informasi perekrutan CPNS. Menurut dia, tidak sedikit warga yang bertanya ke lembaganya terkait informasi lowongan kerja tersebut.
Promosi Mimpi Prestasi Piala Asia, Lebih dari Gol Salto Widodo C Putra
“Warga ini bingung. Yang tanya sudah banyak sepuluh orang ada. Belum warga yang tanya ke teman-teman lain,” ungkapnya, Kamis (28/8/2014).
Sampai sekarang, pemerintah pusat belum menyetujui permohonan prekrutan CPNS yang diusulkan Pemkab Bantul. Alasannya, kata Supriyanto, karena pemerintah pusat masih melakukan validasi data PNS. Belum dapat dipastikan kapan usulan itu disetujui. Padahal bila melihat daerah lain misalnya di luar Jawa, pemerintah pusat telah menyetujui perekrutan CPNS.
Bahkan sesuai jadwal yang ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan), pendaftaran CPNS tahun ini sedianya sudah dimulai sejak 20 Agustus lalu.
Ia meminta pemerintah pusat segera memberi kepastian atas usulan yang disampaikan lembaganya. “Jangankan pendaftaran, kejelasan disetujui atau tidak melakukan perekrutan saja belum jelas,” ujarnya.
Pemkab Bantul sebelumnya mengajukan 150 CPNS yang akan direkrut. Pegawai guru merupakan salah satu formasi CPNS yang paling banyak dipilih. Menyusul tenaga lainnya seperti kesehatan dan tenaga administrasi umum.
Bila usulan Pemkab disetujui, maka jumlah PNS di Kabupaten Bantul bakal bertambah sehingga menambah belanja pegawai. Namun Supriyanto mengklaim, penambahan pegawai sebanyak 150 orang tersebut tidak akan mengganggu kestabilan APBD Bantul. Pasalnya, kata dia, biaya gaji PNS ditanggung pemerintah pusat. ”Nanti kan pasti ada penambahan dana dari pusat,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul Didik Warsito menyatakan, belum menghitung kemungkinan penambahan belanja pegawai Pemkab Bantul bila penambahan 150 pegawai disetujui oleh pusat.
“Saya akan minta bendahara dulu untuk menghitung kira-kira penambahan belanja pegawainya berapa,” terang Didik.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
