Tutup Iklan

Loh! Jaksa Agung Sebut Koruptor Bantuan Covid-19 Tak Bisa Dihukum Mati

Menurut Jaksa Agung, berdasarkan norma Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana mati tidak berlaku pada dana-dana untuk bencana non alam.

 Terdakwa mantan Menteri SosialÊJuliari P Batubara (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp14,5 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

SOLOPOS.COM - Terdakwa mantan Menteri SosialÊJuliari P Batubara (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp14,5 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Solopos.com, JAKARTA — Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menyatakan sanksi pidana mati untuk pelaku korupsi tidak berlaku untuk dana yang terkait dengan bencana non alam, termasuk korupsi dana bantuan Covid-19.

Menurut Jaksa Agung, berdasarkan norma Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana mati tidak berlaku pada dana-dana untuk bencana non alam.

“Di sinilah kita menemukan kelemahan regulasi yang harus diperbaiki, yaitu tentang korupsi dana-dana yang diperuntukkan bagi bencana non-alam, misalnya untuk penanggulangan pandemi Covid-19 seperti yang saat ini kita alami,” kata Sanitiar Burhanuddin ketika memberi pidato kunci dalam seminar bertajuk Efektivitas Penerapan Hukuman Mati terhadap Koruptor Kelas Kakap seperti dikutip Antara, Kamis (25/11/2021).

Jaksa Agung menjelaskan, dasar yuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana mati untuk koruptor terdapat di Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

“Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi,” ujar dia.

Baca Juga: Dituntut 7 Tahun, Terdakwa Korupsi Bansos Covid-19 Merasa Tak Salah 

Adapun yang dapat menjadi alasan pemberatan adalah apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan juga terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi.

Pengertian bencana alam nasional, berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Untuk dapat menjadi bencana alam nasional, maka harus ditetapkan statusnya oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Bantuan Covid-19 Madrasah di Pekalongan Disunat, 7 Orang Jadi Tersangka 

“Ke depan perlu dilakukan reformasi norma, yang mana frasa bencana alam nasional cukup dirumuskan menjadi bencana nasional,” ujarnya.

Pada sisi lain, frasa penanggulangan keadaan bahaya, Sanitiar melanjutkan, dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, serta dalam Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang mengategorikan tingkat bahaya menjadi keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat perang.

“Melihat acuan dan penafsiran frasa keadaan bahaya masih menggunakan ketentuan tahun 1959, maka kiranya perlu dibuat regulasi terbaru,” kata Sanitiar.


Berita Terkait

Berita Terkini

Sejarah Hari Ini : 1 Desember 1941, Jepang Putuskan Perang Lawan AS

Keputusan Jepang berperang melawan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II menjadi salah satu peristiwa yang terangkum dalam Sejarah Hari Ini, 1 Desember.

Catat! Objek wisata Kawasan Gunung Rinjani Tutup Sampai Maret 2022

Objek wisata alam di kawasan Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ditutup dari 29 November 2021 sampai 31 Maret 2022.

Jambret Dibekuk Berkat Aksi Berani Pemotor Nabrak dari Belakang

Pengendara sepeda motor itu menabrak kendaraan kedua pelaku yang baru saja merampas handphone milik seorang pelajar yang berjalan ke sekolah.

Tragedi Bekasi: Dendam lalu Memutilasi Teman Jadi 10 Bagian

Kepolisian mengungkapkan kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang pria berinisial RS yang jasadnya dibuang di Kabupaten Bekasi, bermotif dendam.

Peredaran Sabu-Sabu 100 Kilogram Digagalkan Polda Aceh

Peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan berat mencapai 100 kilogram digagalkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh.

Sopir Melawan Arus di Tol Alami Demensia, Ini Penjelasannya

Demensia disebabkan oleh rusaknya sel saraf dan hubungan antar saraf pada otak.

Jadi Tersangka, Sopir Pikun yang Melawan Arah di Tol Tak Ditahan

Sopir Mercy tersebut tidak ditahan dikarenakan yang bersangkutan mengidap demensia atau penurunan daya ingat alias pikun.

Korban Penembakan Ipda OS di Exit Tol Bintaro Mengaku Wartawan

Namun, Zulpan belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai pengakuan korban soal status wartawan tersebut.

Terbelit Utang, Keluarga Polisi Diusir Puluhan Preman

Pengusiran yang terjadi pada awal Oktober 2021 itu membuat R dan keluarganya harus berpindah-pindah tempat tinggal.

Melindungi Orang yang Terancam, Polisi Tembak Mati Pengganggu

Satu orang yang ditembak bernama Poltak Pasaribu meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Kramat Jati, Minggu (28/11/2021) sedangkan satu lainnya menderita luka dan dalam perawatan.

Dinilai Luwes, Partai Nasdem Masuk 3 Besar Parpol

Survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research & Consulting menunjukkan Partai Nasdem berhasil masuk ke barisan tiga besar partai politik di Tanah Air dengan elektabilitas mencapai 9,3 persen.

Giliran Mahasiswi Unsri Ngaku Dilecehkan Dosen Skripsi

Selain korban DR tersebut, Masnoni membenarkan ada dua orang mahasiswi lain yang menjadi korban pelecehan seksual dari oknum dosen di kampusnya.

Covid-19 Reda, Kepuasan Publik kepada Jokowi Meningkat

Menurut dia, naiknya tingkat kepuasan menunjukkan kebijakan pengendalian Covid-19 yang dipilih pemerintah efektif dalam menekan lonjakan kasus serta berdampak pada pelonggaran kegiatan ekonomi masyarakat.

Undang Erick Thohir Jadi Pembicara, PPP Yakin Berjaya di 2024

Menteri BUMN itu mengarahkan para kader-kader PPP harus berjuang keras dan selalu dekat dengan masyarakat.

Begini Skenario Pemberangkatan Jamaah Umrah oleh Kemenag

Skenario penyelenggaraan umrah itu disusun dengan kementerian/lembaga terkait serta asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, yang di dalamnya memuat teknis sebelum keberangkatan, setiba di Arab Saudi, hingga setibanya di Tanah Air.

Pertaruhan Profesionalitas Polri di Misteri Kasus Pembunuhan Subang

Lebih dari 100 hari sejak ditemukan tewas terbunuh, siapa penghilang nyawa ibu-anak di Subang itu masih misterius, apalagi motifnya.