Logonya Sama, Ini Penjelasan Ipang Wahid Soal Indonesia Barokah

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf Irfan Wahid atau yang akrab disebut Ipang Wahid menjelaskan apa sebenarnya Indonesia Barokah dan keterlibatannya dalam laman indonesiabarokah.com.

Ipang menyatakan Indonesia Barokah merupakan social movement atau gerakan sosial. Karena itu, dia mengklaim Indonesia Barokah jauh berbeda dengan Tabloid Indonesia Barokah yang kini menjadi perbincangan, sebab diduga sengaja dibuat untuk menjatuhkan pasangan calon tertentu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Ada ide untuk membuat konten-konten kreatif anti hoaks, anti fitnah, anti kebencian, pakai nama Indonesia Barokah begitu kan, kita bikin sendiri-sendiri,” ungkap Ipang kepada Bisnis, Senin (28/1/2019).

Seperti namanya, Ipang menjelaskan Indonesia Barokah sebenarnya merupakan social movement yang bertujuan mendatangkan berkah atau kebaikan bagi Indonesia. “Jadi ini bukan organisasi, bukan institusi, bukan nama badan usaha. Jadi aku bikin, orang-orang juga pada bikin. Aku sendiri bikin tiga ,” tambahnya.

Tiga video yang dimaksud yaitu video bertajuk Islam itu Indah, Deddy Mizwar, dan Parodi Bohemian. Ipang menggarisbawahi ketiganya memang terlihat menggunakan logo yang sama seperti dalam tabloid, tetapi pesan yang disampaikan jauh dari isu politis.

Atas dasar itulah, Ipang menyatakan Indonesia Barokah bukan gerakan yang disengaja secara politik untuk mendukung atau menjatuhkan pasangan calon tertentu.

“Di website-nya coba dilihat, isinya dakwah semua begitu kok, apa yang mesti ditakutin,” ujar putra dari Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, KH Sholahuddin Wahid atau akrab disapa Gus Sholah ini.

Sebelumnya, Tabloid Indonesia Barokah menjadi kontroversi sebab dinilai bukan hanya mendiskreditkan Prabowo-Sandiaga, tetapi juga dianggap mengandung narasi negatif terhadap kelompok 212.

Tabloid bertajuk Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik? ini dilaporkan BPN Prabowo-Sandiaga ke Dewan Pers, Bawaslu, dan pihak kepolisian, sebab beredar di pesantren dan pengurus masjid di Jawa Tengah dan Jawa Barat.