Logo Ditutup Kain Hitam, Simbol Selimut Kegelapan RUU KPK

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK diselimuti kain hitam sebagai bentuk penolakan Revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Logo Ditutup Kain Hitam, Simbol Selimut Kegelapan RUU KPK

SOLOPOS.COM - Logo KPK ditutupi kain hitam. (Istimewa - KPK)

Solopos.com, JAKARTA -- Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK diselimuti kain hitam sebagai bentuk penolakan revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara simbolik, kain hitam itu menutupi logo dan tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK, Jl Kuningan Persada Kav. 4, Minggu (8/9/2019). Sebelumnya, Jumat (6/9/2019) lalu, laman kpk.go.id ditutupi gambar logo KPK yang retak dengan latar belakang awan hitam.

Rencana revisi UU No. 30/2002 tentang KPK sebelumnya disepakati semua fraksi sebagai RUU atas inisiatif Badan Begislatif DPR. RUU KPK inisiatif DPR ini kemudian akan dibahas bersama pemerintah.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan aksi simbolik penolakan RUU KPK itu dilakukan oleh para pegawai KPK. Sebelumnya, mereka juga melakukan long march dari Bundaran HI ke Gedung Merah Putih KPK dengan membagi-bagikan sekuntum bunga.

"Aksi simbolik, KPK akan diselimuti kegelapan ketika revisi UU KPK isinya yang dapat melumpuhkan KPK disetujui dan jika pimpinan diisi orang-orang bermasalah," kata Febri, melalui pesan singkat pada Minggu. 

Diselimutinya logo KPK dengan kain hitam ini menyusul retaknya logo KPK di situs resminya www.kpk.go.id dengan disisipi awan hitam gelap. Aksi ini terus dilakukan para pegawai KPK, menyusul aksi sebelumnya berupa pembuatan rantai manusia yang diiniasi oleh Wadah Pegawai KPK pada Jumat (6/9/2019).

Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK menilai di tengah belum selesainya polemik penolakan calon pimpinan KPK, kini muncul kembali ancaman pelemahan terhadap lembaga itu melalui revisi UU KPK.

"Tentu ini merupakan lonceng kematian bagi KPK sekaligus memupus harapan rakyat akan masa depan pemberantasan korupsi," kata Yudi, Jumat (6/9/2019) lalu.

Menurut Yudi, tidak ada alasan untuk merevisi UU KPK mengingat lembaga antikorupsi tersebut sedang tidak mengalami masalah krusial. Sebaliknya, KPK kini tengah gencar-gencarnya memberantas korupsi menyusul operasi tangkap tangan. Dalam beberapa hari lalu KPK menggelar 3 OTT sekaligus dan menjaring dua bupati. 

Dia mencatat, setidaknya terdapat sembilan persoalan di draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK. Pertama, independensi KPK terancam. Kedua, penyadapan dipersulit dan dibatasi. Ketiga, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR. Keempat, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi.

Kelima, penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Keenam, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria. Ketujuh, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas. Kedelapan, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan. Kesembilan, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Yudi mengaku persoalan revisi UU KPK ini hanya tinggal menunggu waktu dan sikap Presiden Joko Widodo. "Tinggal menunggu sikap Presiden apakah setuju atau tidak," ujarnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan menyatakan jika KPK tengah berada di ujung tanduk, menyusul kesepakatan revisi UU KPK. Penolakan juga muncul dari para pegiat antikorupsi yang menilai bahwa revisi UU KPK oleh Badan Legislasi DPR cacat prosedur.

Berita Terkait

Berita Terkini

H+1 Lebaran Jalanan Wonogiri Kok Ramai, Ternyata Ini Alasannya

Arus lalu lintas di Wonogiri pada H+1 Lebaran atau hari kedua Lebaran, Jumat (14/5/2021) terpantau ramai lancar. Banyak warga yang berwisata maupun bersilaturahmi.

Israel Tewaskan 7 Warga Palestina di Tepi Barat

Tujuh orang warga Palestina meninggal dunia pada Jumat (14/5/2021) akibat aksi kekerasan pasukan Israel yang membubarkan aksi unjuk rasa mereka.

Pengrajin Jamu Gendong Asal Sukoharjo Tak Pulang Kampung, Sebelum Ramadan Sudah Kulakan Dulu

Sebagian pengrajin jamu asal Nguter Sukoharjo memilih tidak pulang ke kampung halaman saat Lebaran 2021. Mereka kulakan bahan baku jamu dalam jumlah besar untuk menambah stok jamu sebelum bulan puasa.

Ini Alasan Mantan Tetap Ingin Berteman, Terima atau Tidak?

Ada sejumlah penyebab melandasi niatan sang mantan ingin tetap berteman.

Benarkah Makan Bawang Merah Berlebihan Bikin Bau Vagina Tak Sedap?

Makan bawang merah bisa memicu bau tak sedap pada vagina.

Partai Golkar Kecam Keras Serangan Israel ke Palestina

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya mengecam keras serangan tentara Israel terhadap rakyat Palestina.

Penonton Liga Inggris Bisa Sepenuhnya Datangi Stadion di Musim Ini

Pengelola Premier League Inggris berencana membuka akses bagi para penonton untuk menonton di stadion pada musim 2021- 22 ini.

Duh! Sampah Petasan Kotori Alun-Alun Pengging Boyolali

Alun-Alun Pengging Boyolali dikotori dengan keberadaan sampah. Sebagian besar sampah itu adalah serpihan-serpihan kertas bekas petasan.

Makin Brutal, Pemboman Israel Tewaskan Satu Keluarga Palestina

Pemboman oleh pasukan Israel pada Kamis (13/5/2021) malam menumpas habis seluruh anggota sebuah keluarga Palestina di wilayah utara Jalur Gaza.

Ada Larangan Mudik, Bus dan Truk yang Masuk Solo Turun Drastis

Jumlah bus dan truk yang keluar masuk Kota Solo menurun drastis selama pemberlakuan larangan perjalanan mudik oleh Kementerian Perhubungan.

Satgas Covid-19 Evaluasi Kasus Selama Libur Lebaran

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, mengatakan belum bisa memperkirakan apakah terjadi lonjakan kasus Covid-19 selama libur Lebaran.

Resiliensi Sektor informal

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa, 4 Mei 2021. Esai ini karya Muhammad Taufik Nandito, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyan Surakarta dan aktif di Lingkar Studi Sasadara di Kleco, Kota Solo.