Solopos.com, BOYOLALI–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali terpaksa merevisi pengalokasian anggaran di pos logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Pasalnya, belakangan, KPU harus melakukan pengadaan untuk formulir plano D1 dan DA1 yang harus segera didistribusikan juga ke seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
Ketua KPU Boyolali, Siswadi Sapto Harjono, mengemukakan langkah tersebut menyusul instruksi dari KPU pusat agar KPU di tingkat kabupaten/kota segera menyediakan formulir D1 dan DA1, untuk merekapitulasi jumlah perolehan suara bagi calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) peserta pemilu. Hal itu lantaran KPU pusat tidak menyediakan kedua jenis formulir tersebut.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Instruksinya cukup mendadak, yaitu Selasa (1/4) kemarin. Ya terpaksanya kami merevisi anggaran untuk pengadaan formulir tersebut dan kami langsung order. Mengingat kedua jenis formulir itu harus tersedia di TPS [tempat pemungutan suara] paling lambat H-3 pelaksanaan coblosan, kami hanya punya waktu sehari-dua hari dan formulir itu sudah harus tersedia,” ungkap Siswadi ketika dimintai konfirmasi, Kamis (3/4/2014).
Dijelaskan dia, formulir plano D1 tersebut akan didistribusikan ke semua PPS atau desa dan kelurahan, sementara formulir plano DA1 didistribusikan ke seluruh PPK atau kecamatan. Padahal jumlah yang harus disediakan cukup banyak.
“Selain itu, kami juga harus menyiapkan formulir DB untuk kabupaten,” imbuhnya.
Siswadi mengungkapkan sebelumnya kasus serupa juga terjadi untuk logistik buku panduan. Sedianya, buku panduan tersebut disediakan oleh KPU tingkat provinsi. Namun belakangan, KPU tingkat kabupaten/kota yang harus melakukan pengadaan.
“Tapi untuk buku panduan sudah dan sudah kami distribusikan bersama berbagai logistik pemilu lainnya ke dapil-dapil yang ada,” ungkap dia.
Sementara terkait logistik pemilu, Siswadi menyatakan pihaknya menerima laporan perihal kendala dalam penyimpanan setelah logistik tersebut tiba di PPK.
“Laporan yang kami terima dari PPK Ngemplak, gudangnya ada yang bocor, sehingga banyak sampul yang basah dan terpaksa harus diganti,” ungkapnya.
Menyikapi permasalahan seputar penyimpanan logistik pemilu tersebut, Siswadi meminta baik PPK maupun PPS menyiapkan dengan baik untuk menghindari kerusakan logistik.
“Kalau sudah diterima oleh PPK dan PPS, menjadi tanggung jawab mereka untuk pemeliharaannya,” pungkas dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
