Tutup Iklan

Lockdown Jauh Lebih Efektif, Pemerintah Pilih PPKM Darurat

Pemerintah memilih menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat ketimbang penguncian total alias lockdown.

 Ilustrasi city lockdown. (Freepik.com)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi city lockdown. (Freepik.com)

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah dikabarkan memilih menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat ketimbang penguncian total alias lockdown. Padahal kasus Covid-19 terus melonjak tinggi dan lockdown dianggap berbagai kalangan bakal jauh lebih efektif.

Skenario pemberlakuan PPKM Darurat kabarnya tidak berbeda jauh dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 2020. Salah satunya, masih mengizinkan perjalanan luar daerah, dengan syarat sudah divaksinasi dan menyertakan hasil swab PCR.

Baca Juga: Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Soroti TWK KPK

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, alih-alih menerapkan PPKM Darurat, pemerintah seharusnya memberlakukan lockdown dan mewajibkan 100 persen pekerja di sektor non-esensial untuk bekerja dari rumah.

“Kalau hanya mengulang PSBB, tentu belum cukup, sebaiknya kantor yang non-esensial, yang bukan terkait rumah sakit dan fasilitas kesehatan, seharusnya 100 persen bekerja di rumah selama 14 hari. Jadi sarannya bukan bukan PPKM Darurat tapi langsung kebijakan lockdown,” katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Selasa (29/6/2021).

Sidak & Pengawasan

Di samping itu, pemerintah pun harus memastikan adanya pengawasan yang efektif dan kontrol yang ketat untuk sehingga mobilitas masyarakat dapat mengalami penurunan. “Jika penegakan aturannya timpang, dendanya juga kecil, maka kepatuhannya akan rendah, maka sidak dan pengawasan yang efektif mutlak diberlakukan,” tuturnya.

Kemudian, imbuhnya, pemerintah harus tetap memberikan, bahkan meningkatkan bantalan sosial menjadi dua kali lipat kepada masyarakat kelas menengah ke bawah terkhusus di zona merah atau di wilayah yang diberlakukan pengetatan.

Baca Juga: Ditantang Debat Terbuka soal TWK, Firli Bahuri Absen

Dia mengatakan, dari sisi kesehatan, pemerintah juga harus mendorong alokasi anggaran dan serapan anggaran yang lebih besar lagi untuk fasilitas kesehatan. Sejalan dengan itu, percepatan vaksinasi Covid-19 harus terus dilakukan.

Bhima menambahkan, penerapan lockdown tentunya akan menghambat perekonomian hingga 14 hari, namun kasus Covid-19 dapat menjadi lebih terkendali. “Setelah lockdown, ketika dilonggarkan tidak akan kembali buka tutup, kita lihat saja apakah kebijakan ini efektif menurunkan kasus harian dalam jangka panjang khususnya,” jelasnya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos


Berita Terkait

Berita Terkini

Keren, 494 Maru UMS 2022 Inden Sebelum Launching PMB

Animo calon mahasiswa baru (Maru) bergabung ke Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sangat tinggi.

C20 Ingatkan G20 Harus Lekas Mengatasi Kesenjangan Vaksinasi Global

Indonesia akan fokus mengerjakan tiga hal, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan.

Kapan SNMPTN 2022 Dibuka? Cek Sekarang, Jadwalnya Sudah Keluar Hlo!

Kira-kira kapan sih penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN 2022 dibuka? Ini hlo ada jadwal lengkapnya yang bisa kamu lihat di sini!

Solopos Hari Ini: Janji Struktur Upah Ganjar

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 tak jauh dari kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang hanya 0,78%.

Harta Karun Ribuan Koin Perak Kuno Ditemukan di Sungai Jerman

Tumpukan 5.600 koin perak dari Kekaisaran Romawi yang diperkirakan berusia hampir 2.000 tahun telah ditemukan di Jerman.

Jumlah Harian Cetak Rekor, Korsel Laporkan Lima Kasus Varian Omicron

Korea Selatan (Korsel) melaporkan lima kasus pertama virus corona varian Omicron. Hal itu diungkap Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDA).

Miris, Ibu Tua Digugat Lima Anak Gegara Warisan

Wanita berusia 72 tahun itu pasrah di kursi rodanya setelah menjalani pemeriksaan atas laporan anak kandungnya dengan tuduhan penggelapan sertifikat tanah yang dianggap menjadi warisan.

Lanskap: Dipasangkan Siapa Saja Prabowo Menang

Pasangan Prabowo-Puan yang tertinggi (67,7 persen) dibandingkan Prabowo-Anies (63,6 persen), Prabowo-Ganjar (62,0 persen) dan Prabowo-Sandi (58,7 persen).

Sejarah Hari Ini : 2 Desember 1971, Uni Emirat Arab Terbentuk

Beragam peristiwa penting terjadi pada 2 Desember terangkum dalam Sejarah Hari Ini salah satunya pembentukan Uni Emirat Arab.

Kuasa Hukum: Kenapa Jerinx Ditahan, Pak Jaksa?

Jerinx datang dari Bali berusaha kooperatif dan mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkan kepadanya.

Saluran Limbah 2 Pabrik Farmasi di Jakut Ditutup DLH DKI Jakarta

Saluran outlet air limbah dua pabrik farmasi di Jakarta Utara ditutup Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta.

Isu Reshuffle: PAN Sodorkan Kader, Partai Gerindra Pasrah

PAN semenjak dinyatakan bergabung dengan koalisi partai politik pemerintah pada 25 Agustus 2021 lalu memang belum terakomodasi dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf.

Jelang Reuni 212, Tangerang Batasi Akses Masuk ke Jakarta

Jika ada warga yang terindikasi hendak mengikuti Reuni 212, pihaknya akan langsung menyuruh mereka untuk memutar balik ke arah Kota Tangerang.

Waspada Omicron, Pejabat Negara Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

Larangan terhadap pejabat negara tersebut berlaku kepada seluruh lapisan jabatan, terkecuali bagi yang melaksanakan tugas penting negara.

Indonesia Bertekad Hasilkan Terobosan Besar dari Forum G20

Presidensi G20 Indonesia merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global, dengan partisipasi aktif membangun tata kelola dunia yang lebih sehat.