SOLOPOS.COM - Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) menggelar demo terkait penolakan kebijakan lima hari sekolah atau full day school di depan Kantor Gubernur Jateng, Jumat (21/7/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)

Lima Hari Sekolah atau yang populer dengan sebutan full day school mendapat penolakan dari PKB.

Semarangpos.com, SEMARANG – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menentang kebijakan lima hari sekolah atau full day school yang dicanangkan pemerintah melalui Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya

Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, bahkan menilai kebijakan full day school itu menjadi bukti bahwa pemerintah mengabaikan peran ulama dalam membangun karakter bangsa.

Ekspedisi Mudik 2024

“Negara telah memberikan penghargaan kepada para santri melalui Hari Santri Nasional, tapi belum kepada para ulama. Pemerintah tidak menghargai jasa ulama dengan kebijakan full day school,” ujar Cak Imin saat memberi sambutan pada acara silaturahmi dan halalbihalal kader NU dan PKB di Gedung UTC, Jl. Kelud, Semarang, Jumat (21/7/2017).

Cak Imin menyebutkan selama ini, ulama tidak pernah meminta bantuan pemerintah, baik dari segi finansial maupun lainnya. Namun, para ulama dan kiai tetap dengan senang hati mendidik generasi muda melalui pondok pesantren, taman pendidikan Alquran, dan tempat pendidikan agama lain.

Namun, upaya membangun karakter bangsa melalui ilmu agama itu berpeluang terkikis menyusul adanya kebijakan lima hari sekolah yang mewajibkan para siswa menuntut ilmu lebih lama di sekolah. Para siswa selama ini menuntut ilmu agama kepada para ulama sepulang sekolah, waktunya akan habis untuk menempuh pendidikan formal di sekolah.

“Selama ini para ulama tidak pernah mengganggu pemerintah. Mereka membangun karakter bangsa, mendidik tauhid, tanpa dibiayai oleh negara. Mereka juga mengajar nasionalisme. Tiba-tiba, tanpa ada satu dan lain hal yang bisa kita tangkap pertimbangannya, full day school diterapkan. Dengan full day school pembangunan karakter yang selama ini dilakukan para kiai terancam tidak ada sama sekali,” beber mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu.

Senada juga diungkapkan Ketua PW NU Jateng, Abu Hapsin, yang menilai NU harus bekerja sama dengan PKB dalam menentang kebijakan lima hari sekolah. Ia pun siap mendukung calon yang diusung PKB dalam Pilgub Jateng 2018, Marwan Jafar, agar kebijakan yang tidak selaras dengan keinginan para ulama tidak diterapkan di Jateng.

“Saat ini kami dari NU baru saja punya hajatan besar. Salah satunya adalah menggelar demo menentang kebijakan lima hari sekolah. Kami sangat menentang kebijakan ini diterapkan,” ujar Abu Hapsin.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya