Lembaga Adminsitrasi Negara Petakan PNS, Begini Caranya…
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto. (makarti.lan.go.id)

Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) memetakan PNS demi mengoptimalkan kinerja tenaga kerja upahan seluruh rakyat Indonesia itu.

Solopos.com, SEMARANG — Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) berupaya memetakan pegawai negeri sipil (PNS) demi mengoptimalkan kinerja mereka. Kepala Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) Adi Suryanto di Semarang, Selasa (20/12/2016), membocorlan cara lembaga negara yang dipimpinnya itu memetakan tenaga kerja upahan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Kepala LAN Adi Suryanto, setidaknya ada empat tipe PNS dilihat dari dua variabel, yakni kompetensi dan prestasinya. "Memetakan kondisi PNS kita saat ini, setidaknya dalam dua variabel. Pertama, PNS yang punya kompetensi baik, sementara kinerja dan prestasinya tinggi juga," katanya di Semarang, Selasa.

Hal itu diungkapkannya seusai penanda tanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Semarang dan LAN mengenai inovasi sektor publik yang berlangsung di Gedung PDAM Tirta Moedal Semarang.

Menurut dia, PNS tipe pertama itu sekiranya memang mendapatkan tempat atau posisi yang cocok sesuai dengan bidang tugas kompetensinya sehingga sejalan dengan prestasi yang diraihnya. Tipe kedua, kata dia, PNS yang memiliki kompetensi bagus secara pribadi, tetapi ternyata tidak memiliki prestasi sehingga jangan-jangan yang bersangkutan diposisikan "salah tempat".

"Solusinya, ya, tempatkan dia [PNS bersangkutan] di tempat yang cocok dengan kompetensinya," katanya.

Ketiga, lanjut dia, ada pula PNS yang punya prestasi gemilang di bidangnya, tetapi secara kompetensi yang dimilikinya sebenarnya relatif biasa. Namun, kata dia, ada tipe keempat yang paling parah, yakni PNS yang tidak punya kompetensi atau kompetensinya rendah dan kinerjanya juga rendah sehingga sudah tidak bisa diapa-apakan lagi.

"Dahulu, orang pernah ramai memperdebatkan pensiun dini untuk PNS semacam ini [tipe keempat] meski ide ini dianggap tidak cukup baik untuk dilakukan," katanya.

Adi menjelaskan bahwa sebenarnya masing-masing institusi bisa mengusulkan cara penanganan untuk solusi menghadapi permasalahan semacam itu meski tidak kemudian semua institusi serentak pensiun dini. "Akan tetapi, apabila ada instansi punya usulan untuk mengatasi kondisi pegawai seperti itu, silakan saja. Seperti contoh di Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], tempatnya Bu Susi," katanya.

Kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu memiliki program sendiri yang sudah dihitung secara baik yang ternyata efisien bagi pemerintah. Namun, juga menggembirakan pegawai atau win-win solution. "Kenapa tidak? Ya, memang tidak merupakan kebijakan nasional, tetapi terobosan di masing-masing institusi," pungkasnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom