TERPENGARUH BBM -- Suasana pengerjaan sebuah proyek jembatan di Kecamatan Sidoharjo, Wonogiri, beberapa waktu lalu. Rencana kebijakan pembatasan BBM dikhawatirkan mempengaruhi proses lelang proyek. (JIBI/SOLOPOS/dok)
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kepala DPU Wonogiri, Sri Kuncoro, mengatakan proyek yang akan dilelang tahun 2012 dikhawatirkan tidak diminati rekanan karena masih menggunakan indeksharga sebelum ada pembatasan BBM bersubsidi. “Diperkirakan, 45 hari lagi semua perencanaan selesai pembangunan selesai. Jika evaluasi gubernur untuk APBD 2012 sudah turun dan tidak ada perubahan terhadap rencana kegiatan, maka proyek bisa segera dilelang,” terangnya, Senin (16/1/2012).
Hanya, ia mengaku belum bisa memutuskan apakah proyek itu akan dilelangkan sebelum atau sesudah pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi. “Penetapan APBD 2012 diperkirakan pada akhir Januari dan awal Maret lelang sudah bisa dilakukan. Tetapi, program pembatasan BBM bersubsidi itu membuat kami harus mengkaji kembali. Kami juga akan berkonsultasi dengan berbagai pihak dan berkoordinasi dengan rekanan,” paparnya.
Selain itu, ia juga khawatir pihak rekanan tidak berani mengajukan tawaran jika lelang dilaksanakan awal bulan Maret 2012. Sebab, di bulan April 2012, harga bahan bangunan mampu melonjak setelah pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi. Jadi, pihak rekanan bisa merugi. Sebaliknya, jika lelang dilaksanakan setelah pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi, ia khawatir pelaksanaan proyek akan terlambat.
Dari data di DPU, setidaknya ada 121 kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2012. Terdiri dari pembangunan jalan dan jembatan dengan dana Rp5 miliar, talut dengan Rp300 juta dan drainase dengan Rp1,45 miliar. Juga sarana untuk air bersih dengan Rp1,6 miliar, pertamanan kota dengan Rp1,4 miliar dan kegiatan pasca bencana yang masih dipetakan dengan alokasi dana Rp3,3 miliar.
Terpisah, Sekretaris Komisi C DPRD Wonogiri, Wahyudi, mengatakan pihaknya memaklumi adanya kekhawatiran itu. “Kalau pembatasan BBM bersubsidi itu jadi diberlakukan, maka akan berpengaruh. Kami menyarankan agar DPU berkoordinasi dengan asosiasi untuk mencari solusi yang terbaik,” jelasnya.
JIBI/SOLOPOS/Ayu Abriyani KP
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
