LELANG ELEKTRONIK: Pemkot Kekurangan Tenaga Besertifikat untuk LPSE

SOLO – Pemkot Solo mencanangkan mulai 2012 semua lelang proyek pengadaan barang dan jasa baik yang dibiayai APBD maupun APBN harus melalui lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE). Berbagai persiapan telah dilakukan di antaranya menambah jumlah tenaga bersertifikat.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Solo, Sri Wardhani mengungkapkan saat ini Pemkot memiliki 140-an pegawai yang mengantongi sertifikat pengadaan barang dan jasa. Dibandingkan dengan jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada sebanyak 171 SKPD, jumlah itu dinilai masih jauh dari mencukupi.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

“Jumlahnya ya jelas masih kurang dan perlu ditambah. Perpres No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mensyaratkan petugas pembuat komitmen (PPKom) dan panitia lelang harus bersertifikat. Idealnya setiap SKPD memiliki minimal satu pegawai yang mengantongi sertifikat pengadaan barang dan jasa tapi sementara ini belum semuanya punya,” jelas Dhani, sapaan akrabnya, Rabu (18/1/2012).

Ditambah lagi, Dhani mengungkapkan tidak semua pegawai bersertifikat pengadaan barang dan jasa itu bisa menjadi PPKom atau panitia lelang. Sebagian pegawai itu sudah ada yang menjadi pejabat pengguna anggaran atau pengelola anggaran. Dalam Perpres diatur pengguna anggaran (pimpinan SKPD) dan pengelola anggaran (misalnya bendahara SKPD) tidak boleh menjadi PPKom atau panitia lelang. Sehingga otomatis jumlah pegawai bersertifikat yang bisa menjadi PPKom dan panitia lelang tidak sampai 140 orang.

Dhani menambahkan Pemkot terus berupaya menambah jumlah pegawai bersertifikat pengadaan barang/jasa. Terakhir, Pemkot mengikutkan sebanyak 98 pegawai dalam ujian sertifikasi yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Solo pada Desember 2011 lalu. Namun, hanya sembilan orang yang dinyatakan lolos.

“Ya nanti mungkin satu PPKom terpaksa menangani beberapa SKPD. Mungkin bakal merepotkan apalagi Unit Pengadaan Lelang (UPL)-nya kan juga belum terbentuk. Tapi nanti kan ada yang mengatur jadwal kegiatan lelang itu sehingga tidak saling tumpang tindih,” jelas Dhani.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Etty Retnowati mengakui materi ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah itu memang sulit, terutama bagi mereka yang belum punya pengalaman sebagai petugas lelang pengadaan. “Tapi sebelumnya kami mengirim 23 orang ikut ujian di Semarang, 18 orang dinyatakan lulus,” jelas Etty, saat ditemui wartawan di Balaikota, Rabu.

Etty mengatakan dari sisi jumlah tenaga yang bersertifikat, jika dimaksimalkan sebenarnya tidak masalah. Dalam hal tersebut, SKPD yang belum memiliki pegawai bersertifikat pengadaan barang/jasa bisa memakai tenaga dari SKPD lain yang sudah punya.

JIBI/SOLOPOS/Suharsih