Legislator soroti ketergantungan anggaran ke pusat

Supriyanto (Dok.SOLOPOS)

Solo (Solopos.com)–Kalangan legislator Kota Solo memrihatinkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota (Pemkot) yang masih tinggi kepada pemerintah pusat.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Fakta tersebut beberapa kali muncul dalam evaluasi Gubernur Jateng terhadap APBD Kota Solo mulai dari perencanaan penganggaran hingga pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Hingga saat ini ketergantungan Pemkot kepada pemerintah pusat masih di atas 80%.

Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto mengungkapkan, mencermati hasil evaluasi Gubernur khususnya soal pertanggungjawaban anggaran 2010, ketergantungan Pemkot kepada pemerintah pusat masih 85%.

”Saat ini saya memang tengah mencermati kondisi keuangan daerah. Yang membuat saya prihatin, ketergantungan anggaran kepada pemerintah pusat sangat besar,” ungkapnya, Kamis (8/9/2011).

Mengacu kepada hasil evaluasi Gubernur untuk APBD 2010, imbuh Supriyanto, kemampuan Solo khususnya dari segi pendapatan hanya senilai Rp 138 miliar.

Nilai tersebut didapat dari akumulasi pendapatan asli daerah (PAD) serta pendapatan lain-lain. Dengan total pendapatan senilai Rp 858 miliar, berarti kemandirian Pemkot Solo hanya 15%.

Kondisi demikian, menurut Supriyanto belum juga berubah pada 2011. ”Khusus tahun ini kepastian persentasenya saya belum tahu karena kan belum akhir tahun namun. Namun kalau dilihat dari perencanaannya, asumsi ketergantungan juga masih sama atau sekitar Rp 84%. Hal ini tentu saja sangat memrihatinkan,” ujarnya.

Sebagai sebuah pemerintahan, imbuh Supriyanto, Solo bisa dikatakan ahli belanja. Karena yang dilakukan pemerintahan saat ini bukan memaksimalkan pengaturan pencapaian pendapatan melainkan hanya mengatur cara menghabiskan uang pemerintah pusat yang mendominasi APBD.

”Mengacu kepada kondisi sekarang, kami tentu saja mendesak Pemkot supaya segera melakukan perubahan. Jalan satu-satunya tentu saja melalui peningkatan pendapatan dan meminimalisasi kebocoran yang terjadi di berbagai lini,” tandasnya.

Anggota Komisi III DPRD Solo, Abdullah AA menambahkan, 70% APBD Solo digunakan untuk belanja PNS.

”Yang saya katakan belanja PNS itu bukan hanya untuk gaji melainkan juga untuk tunjangan kesejahteraan, sertifikasi maupun upah pungut. Kalau yang gaji memang porsinya menempati 64,7% dari total anggaran. Namun ditambah dengan berbagai pendapatan PNS lainnya, angkanya berubah menjadi 70% dibandingkan keseluruhan anggaran,” ujarnya.

(aps)