Solo (Espos)–Rencana Pemkot Solo memperketat pengajuan kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) mendapat tanggapan beragam dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV, Paulus Haryoto kurang setuju dengan rencana itu. Dia menilai langkah itu bentuk ketakutan dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) terkait pendanaan PMKS. “Saya pikir langkah seperti itu bukan solusi yang baik dengan memberikan pembatasan. Kesannya ketakutan soal dana. Bagaimana jika ada warga Solo, apakah harus menunggu hingga tiga tahun,” ungkap Paulus kepada wartawan di Gedung DPRD, Rabu (23/6).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dia mengatakan, seharusnya langkah untuk menghindari penyelewengan kartu PKMS oleh warga luar Solo adalah verifikasi di level bawah. Dia menyatakan, proses verifikasi di tingkat RT/RW hingga kelurahan harus jelas dan detail sehingga tidak ada warga luar Solo yang hanya menumpang identitas.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Teguh Prakosa mengutarakan masalah utama yang dihadapi dalam program PKMS adalah soal data dan Solo belum memiliki RSUD sendiri yang representatif. “Intinya kan masalah data. Jadi datanya memang harus valid dulu. Kalau data valid itu nanti baru kaitannya dengan alokasi dana, yang silver berapa dan yang gold berapa,” tegas Teguh.
Selain data, tegas dia, keberadaan RSUD Solo yang representatif bisa menjadi solusi. Sebab, lanjut dia, warga Solo yang masuk PKMS bisa masuk RSUD itu sehingga anggaran untuk PKMS bisa ditekan.
dni
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
