Tutup Iklan

Layani Makan di Tempat, Pemilik Warung Belut di Sukoharjo Didenda Rp5 Juta

Pemilik warung makan belut goreng di Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo harus membayar denda Rp5 juta karena melayani pelanggan makan di tempat saat PPKM Darurat.

 Petugas Linmas dan Satpol PP Sukoharjo berjaga di kawasan Bundaran Tanjunganom guna menghalau pedagang Pasar Harjodaksino Solo, Rabu (15/7/2020). (Istimewa-Camat Grogol)

SOLOPOS.COM - Petugas Linmas dan Satpol PP Sukoharjo berjaga di kawasan Bundaran Tanjunganom guna menghalau pedagang Pasar Harjodaksino Solo, Rabu (15/7/2020). (Istimewa-Camat Grogol)

Solopos.com, SUKOHARJO – Pemilik warung makan belut goreng di Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo harus membayar denda Rp5 juta karena melayani pelanggan makan di tempat saat PPKM Darurat.

Satpol PP Sukoharjo sendiri mulai menerapkan tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelanggar protokol kesehatan yang diatur dalam Perda No 10/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Pantauan Solopos.com, Selasa (13/7/2021), sidang tipiring pelanggaran protokol kesehatan digelar secara virtual. Majelis hakim memimpin sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo sementara penyidik dan pelanggar protokol kesehatan mengikuti sidang di Kantor Satpol PP Sukoharjo di Gedung Menara Wijaya.

Baca Juga: Gudang Kain di Trucuk Klaten Kebakaran, Kerugian Capai Rp1 Miliar!

Majelis hakim mengadili kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dlakukan pemilik warung makan belut goreng di Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban sekitar pukul 13.00 WIB. Pemilik warung makan belut goreng abai terhadap protokol kesehatan saat penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pemilik warung makan belut goreng nekat melayani makan di tempat yang menimbulkan kerumunan pengunjung. “Majelis hakim memvonis denda senilai Rp5 juta. Kedua pelanggar protokol kesehatan sama-sama membuka usaha yang menimbulkan kerumunan,” ujar Kepala Satpol PP Sukoharjo, Heru Indarjo, saat berbincang dengan Solopos.com, Selasa.

Heru menjelaskan sidang tipiring bagi pelanggar protokol kesehatan sebagai efek jera dan upaya edukasi masyarakat agar benar-benar menatuhi aturan demi menghambat laju persebaran Covid-19. Heru telah berkoordinasi dengan Polres Sukoharjo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo sebelum melaksanakan sidang tipiring pelanggaran protokol kesehatan.

Saat ini, sebagian masyarakat abai protokol kesehatan dan tidak mengindahkan surat edaran (SE) Bupati Sukoharjo saat penerapan PPKM Darurat. “Sidang tipiring protokol kesehatan bakal dilaksanakan setiap hari. Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.”

Baca Juga: Pernah Ada Temuan Antraks, Karanganyar Gencarkan Pemeriksaan Hewan Kurban

Pemilik warung makan belut goreng di Mojolaban Sukoharjo, Eko Agus Wijayanto, tak menyangka bakal diseret ke pengadilan lantaran melayani pengunjung untuk makan di tempat. Usaha belut goreng yang dirintisnya beberapa tahun lalu memiliki banyak pelanggan. Biasanya, mereka menyantap berbagai menu belut goreng di pinggir jalan. Eko mengaku bingung setelah usahanya ditutup lantaran harus memberi nafkah keluarganya.


Berita Terkait

Berita Terkini

Seleksi Duta Antikorupsi, Puluhan Pelajar Klaten Bikin Makalah Soal Ini

Seleksi terhadap puluhan pelajar kali ini merupakan rangkaian pemilihan duta pelajar antikorupsi yang diselenggarakan IPPK Klaten dan Exclusive Kingdom Klaten.

BMKG: Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Berpotensi Landa Jateng

BMKG juga memprakirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat turun di sebagian besar wilayah Indonesia pada Sabtu.

Geger Pria Asal Bekasi Ditemukan Meninggal Dunia di Masjid Laweyan Solo

Pihak kepolisian menyatakan berdasarkan dugaan sementara, almarhum Sukirman meninggal karena sakit.

Minat Baca Memuaskan, Solo Butuh Rumah Baca Berbasis RW

Hasil survei Disarpus Kota Solo menunjukkan indeks minat baca dan indeks kegemaran membaca warga Kota Solo 74,54 dan 79,37.

Solo Optimalkan Medsos untuk Promosi Wisata

Promosi pariwisata Solo berbasis sosial media akan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder pariwisata.

Kini, Jajan Jenang dan Gorengan Lebih Mudah dengan Bank Digital

Pemkot Solo mendorong digitalisasi Pasar Tradisional sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Sejarah Pola Situasional dalam Suksesi KGPAA Mangkunagoro Solo

Penerus kepemimpinan di Pura Mangkunegaran bisa berasal dari putra Mangkunagoro sebelumnya, atau keponakan, dan adik.

Kebun Raya Indrokilo Boyolali Jadi Habitat Pelestarian Flora-Fauna

Kebun Raya Indrokilo bisa menjadi habitat atau pusat perlindungan dan pelestarian flora dan fauna di daerah.

Minim, Capaian Pajak Pengangkutan Galian C di Klaten

Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan hingga pertengahan November 2021, nilai pajak yang diterima baru sekitar Rp584 juta.

Kisah Guru Honorer Ikut Tes PPPK, Ada yang Lega Ada yang Masih Berjuang

Krisnowati memilih tak banyak mengeluh dan tetap menekuni profesinya sebagai guru meski berstatus sebagai tenaga honorer selama belasan tahun terakhir.

Ratusan Honorer Non K2 Masih Harus Berjuang agar Lolos PPPK

Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 (K2) Klaten, Slamet Riyadi, memperkirakan masih banyak honorer non K2 yang tidak lolos tes PPPK.

Ribuan Guru dan Pegawai  Honorer Klaten Diguyur Rp15 Miliar

Para penerima merupakan guru dan pegawai honorer yang masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

Pasoepati Ganti Pot Jalan Solo-Jogja, Kapolsek Ceper: Jangan Terulang

Polisi berharap kejadian perusakan pot bunga serupa tak terulang di waktu mendatang.

Rudy Adiyanto, Guru Matematika Tapi Seperti Intel

Heri yang kini dikenal sebagai sejarawan muda Kota Solo mengaku sering berurusan dengan Rudy karena ulah nakalnya.

Liburan Gitu-Gitu Aja? Berkebun ke Nava Hotel Tawangmangu Yuk!

Nava Hotel di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menawarkan sensasi berkebun sampai menanam sayur langsung untuk para tamu.

Diusulkan 2019, Wacana Perda Produk Halal Terpental di DPRD Solo

Usulan FPKS soal Perda produk halal mental di pembahasan Bapemperda lantaran tidak mendapat dukungan dari fraksi lainnya.