LAYANAN MASYARAKAT : Pemkot Magelang Luncurkan Paten, Ini Keunggulannya

Layanan masyarakat Magelang di bidang administrasi dilengkapi dengan program Paten.

Kanalsemarang.com, MAGELANG-Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, meluncurkan operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan perizinan.

Promosi Pelaku Usaha Wanita Ini Akui Manfaat Nyata Pinjaman Ultra Mikro BRI Group

Penjabat Wali Kota Magelang Rudy Apriyantono di Magelang, Senin (30/11/2015), mengatakan pentingnya para camat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar Paten bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

“Supaya masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Selain itu, katanya, para camat harus segera melakukan berbagai persiapan, baik secara administrasi maupun koordinasi, untuk melaksanakan Paten.

Peluncuran Paten di Kota Magelang diselenggarakan dalam rangkaian peringatan HUT Ke-44 Korpri dan HUT Ke-70 PGRI, serta Hari Guru Nasional 2015 tingkat Kota Magelang, Senin.

Pada kesempatan itu, Penjabat Wali Kota Rudy Apriyantono menyerahkan spanduk bertuliskan “Selamat datang di Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan” kepada tiga camat di kota setempat. Kota Magelang meliputi tiga kecamatan dan 17 kelurahan. Program Paten merupakan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat.

Pada kesempatan itu, Rudy juga mengemukakan harapan masyarakat terkait dengan peningkatan pelayanan publik.

“Aparatur negara dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Oleh karena itu, abdi negara harus sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya,” katanya.

Baik atau buruknya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, katanya, tergantung pada peran para anggota Korpri.

Ia mengharapkan para anggota Korpri meningkatkan kompetensi dan kinerjanya agar dapat melayani secara optimal berbagai keperluan masyarakat.

Salah satu upaya peningkatan kinerja aparatur negara, katanya, melalui percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan.

“Birokrasi harus efektif dan efisien dalam bekerja, melayani dan bukan dilayani. Kita semua dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” katanya.