Lawan Dipo, DPR wacanakan Hak Interpelasi

Mahfudz Siddiq (Antara)

JAKARTA–Tudingan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam terhadap adanya praktik kongkalikong antara DPR dengan sejumlah kementerian menimbulkan keresahan di kalangan DPR.

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

Bahkan, pihak Komisi I tengah berencana untuk menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan presiden.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan memang sudah ada wacana untuk menggunakan hak interpelasi, apalagi tudingan Dipo Alam seperti halnya tuduhan Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

“Saya mendengar keresahan yang sama di beberapa komisi akibat pernyataan Dipo. Jadi wacana untuk menggunakan hak interpelasi memang telah mengemuka dengan adanya komunikasi diantara anggota DPR,” tegas Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Dia mengatakan, statement dan tudingan Dipo sudah menjadi persoalan politik serius di legislatif. Untuk itu, DPR juga siap-siap untuk menggunakan haknya jika Dipo tidak mampu membuktikan.

“Kalau ini persoalan politik, dan tidak terselesaikan dan Dipo menciptakan konflik baru, jangan salahkan DPR kalau ini mengarah interpelasi,” tegas Mahfudz.

Politikus PKS ini menjelaskan, cukup beralasan jika memang persoalan Dipo bisa menyeret Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, dalam setiap statementnya, Dipo selalu mengatakan apa yang dilakukannya adalah berdasarkan arahan presiden.

“Banyak yang mengusulkan daripada mutar-mutar, ya diundang saja presiden. Kan Dipo selalu bilang arahan presiden,” ujar Mahfudz.

Dengan begitu, apa yang dilakukan Dipo adalah sesuai dengan keinginan Presiden SBY. Atau setidaknya diketahui oleh presiden. Sementara Dipo sendiri tidak bisa memberikan kepastian terhadap tudingan-tudingannya tersebut. “Opsinya kan cuma dua, pertama rapat konsultasi atau kedua interpelasi,” ujarnya.