Lawan China di Natuna: Jokowi Tak Gentar, Edhy Prabowo Minta Cool

Solopos.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan persoalan sengketa di perairan Natuna, Kepulauan Riau, dengan China tidak bisa dianggap sepele. Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta tetap cool.

Presiden Jokowi menegaskan Pemerintah Indonesia tidak gentar melawan klaim China jika menyangkut kedaulatan negara.

Promosi Oleh-oleh Keripik Tempe Rohani Malang Sukses Berkembang Berkat Pinjaman BRI

"Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegasnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna tentang Penetapan RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Senin (6/1/2020).

Memanasnya hubungan Indonesia-China dipicu kapal-kapal nelayan China dengan pengawalan kapal Coast Guard negara itu menerobos perairan Natuna Utara.

Insiden tersebut memicu operasi siaga tempur oleh TNI di perairan Natuna serta membuat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melayangkan nota protes kepada pemerintah China namun tidak digubris.

Sebaliknya, Kemenlu China mengklaim kawasan Laut China Selatan (Natuna Utara) sebagai teritorialnya, dan menolak keputusan UNCLOS dan Arbitrase PBB yang mengakui kawasan (laut) Natuna Utara sebagai bagian dari NKRI. Bahkan mereka menyatakan tetap mempertahankan kepentingan di Natuna Utara meski Indonesia tidak suka.

Sementara itu, hingga Minggu (5/1/2020), beberapa kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta semua pihak tidak terprovokasi dengan situasi yang saat ini terjadi di Natuna.

Saat ini, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan dan menjaga kedaulatan di wilayah tersebut. Sejumlah tim pun diturunkan.

Edhy Minta Cool

Namun seperti apa lebih jelasnya dia enggan menceritakan secara detail. Yang jelas, katanya, KKP akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan undang-undang.

"Ini kan hubungannya dengan keamanan dan kedaulatan negara, yang penting kita cool, enggak usah terlalu terpancing, yang penting kita semua kompak," katanya di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (6/1/2020).

Soal kabar adanya 1.000 lebih kapal terpantau sistem monitoring skylight yang merupakan pemantauan dengan teknologi penginderaan jarak jauh, SAR, dan optikal, masuk ke wilayah Natuna pada April 2019 dan ratusan kapal setelahnya, Edhy Prabowo menyebut perlu dipastikan dulu dari jenis kapalnya.

Dia beralasan bisa saja 1.000 lebih kapal itu termasuk kapal dagang dan transportasi yang melintas, mengingat di wilayah Natuna merupakan jalur padat selain kapal nelayan.

"Kalau ribuan kapal itu kan memang daerah padat, tempat lalu lalang. Sekarang, permasalahannya itu jenis kapal apa saja. Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi, kita harus cool sikapi ini, yang jelas kedaulatan di atas segalanya," tegas dia.

Edhy menambahkan sejak ada sikap resmi dari Indonesia, KKP di pengujung tahun lalu telah menangkap tiga  kapal asing asal Vietnam di wilayah Natuna yang sudah digiring ke Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.